Rencana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Megawati Soekarnoputri berkaitan dengan penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) yang diberikan kepada sejumlah obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) patut diapresiasi.
Himpunan Masyarakat Untuk Kemanusiaan dan Keadilan (Humanika) menilai pemeriksaan sebagai langkah maju dalam proses penyelesaian kasus megaskandal BLBI yang merugikan keuangan negara Rp 144,5 triliun.
"Kami sangat mendukung langkah Abraham Samad yang akan memanggil Megawati. Akan tetapi kami juga mendesak Samad untuk memeriksa Anthony Salim, Sjamsul Nursalim dan pengemplang BLBI lainnya," ujar Sekjen Humanika, Sya'roni, dalam pesan elektroniknya kepada redaksi (Minggu, 13/7).
Anthony Salim misalnya, menyerahkan total aset hanya Rp 28,36 triliun padahal uang yang dikemplangnya mencapai Rp 68,54 triliun terdiri dari Rp 15,82 triliun dana BLBI dan Rp 52,72 triliun dana obligasi rekapitalisasi BCA. Artinya, Anthony Salim masih mengemplang Rp 40,18 triliun. Hal yang sama juga terjadi pada Sjamsul Nursalim yang masih mengemplang Rp 47,25 triliun.
Menurut Sya'roni pemeriksaan terhadap Anthony Salim cs perlu dilakukan sebagai upaya menepis anggapan negatif rencana memeriksa Megawati. Dia menilai pernyataan Ketua KPK Abraham Samad yang akan memeriksa Megawati setelah lebaran di saat situasi politik sedang gaduh (pilpres) sangat tidak tepat, dan bisa menyulut penafsiran bermacam-macam dari publik.
Publik misalnya, dapat menafsirkan sebagai bentuk balas dendam Abraham karena gagal menjadi cawapres Jokowi. Dengan pemeriksaan itu Megawati akan semakin terdesak karena di saat yang sama sedang menunggu real count KPU. Atau Abraham sedang melakukan bargaining agar nanti dimasukkan dalam kabinet Jokowi.
"Mestinya Abraham tidak mengeluarkan pernyataan tapi langsung bertindak memeriksa Megawati," demikian Sya'roni.
[dem]
