Pendidikan Rendah Bikin Kesejahteraan Hidup Sulit Meningkat

Pencapaian nilai Indeks Kese­jahteraan Rakyat Indonesia (IKraR) di tingkat nasional cen­derung meningkat dari tahun ke ta­hun. Hal ini terlihat dari nilai IKraR nasional pada 2013 yang men­capai 49,90 poin sedangkan pada 2009 hanya 43,21 poin.

“Walau nilai IKraR nasional me­ngalami peningkatkan setiap tahun, kualitas kesejahteraannya ma­sih berada pada posisi me­nengah ke bawah,” kata Sekre­taris Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat  Su­gihartatmo, kemarin.

Ia menjelaskan, IKraR adalah instrumen baru yang dikem­bang­kan oleh Kemenko Kesra, dibuat untuk mengkaji aspek-aspek yang belum didalami oleh Indeks Pembangunan Manusia. “Kita melihat instrumen ini lebih tepat untuk mengukur,” imbuhnya.

Dimensi pengukuran IKraR men­cakup Keadilan Sosial, Ke­adilan Ekonomi serta Keadilan De­­mokrasi dan Tata Kelola Pe­me­rintahan. Ketiga dimensi ini meli­puti 22 indikator, antara lain kepe­milikan rumah, akses pada bank, akses pada listrik, akses air ber­sih dan sanitasi, lama usia sekolah, akses internet dan rasa aman.

Sugihartatmo mengatakan, walau secara keseluruhan ketiga dimensi itu mengalami pening­katan, namun cenderung lambat dan stagnan. Peningkatan kese­jah­teraan berjalan lambat karena adanya performance gap.

“Indonesia memiliki sumber daya yang mencukupi dalam pembangunan tapi belum mem­berikan dampak signifikan dalam kesejahteraan rakyat,” ungkapnya.

Menurut dia, lambatnya tingkat kesejahteraan itu menandakan keberhasilan pembangunan dari sisi ekonomi belum dapat men­ciptakan akses yang lebih luas dan lebih mudah kepada rakyat terhadap sumber daya ekonomi.

Ia mengungkapkan, sempat terjadi fluktuasi dalam dimensi keadilan ekonomi di Indonesia pada rentang tahun yang dikaji. “Misalnya 2009 lumayan. 2010 ada penurunan. Nah itu harus kita dalami lagi, indikator mana secara nasional yang turun,” jelasnya.

Provinsi yang mengalami ca­paian kesejahteraan di posisi tertinggi dalam kurun waktu 5 ta­hun adalah DKI Jakarta, Yog­yakarta, Bali dan Kalimantan Ti­mur. Sedangkan provinsi yang me­miliki capaian kesejahteraan di posisi terendah dalam kurun wak­tu 5 tahun adalah Papua, Pa­pua Barat, Maluku Utara dan Maluku.

Namun demikian, Sugihartat­mo menyatakan, wilayah yang me­miliki capaian kesejahteraan ren­dah sebenarnya menunjukkan perkembangan.

Strategi pembangunan ke depan harus meminimalkan kesenjangan antara daerah dalam pencapaian kesejahteraan.

Deputi Menko Kesra Bidang Koordinasi Pendidikan dan Aga­ma Agus Sartono menam­bah­­kan, un­tuk memperbaiki ting­kat kese­jah­teraan, pendidikan ha­rus dido­rong lebih tinggi.  “Sepanjang ting­kat rata-rata pendidikan di Indo­nesia ren­dah, akan sulit bagi negeri ini untuk me­ningkatkan kesejah­teraan hidup rak­yatnya,” ujar Agus. ***