Berita

ilustrasi

Bisnis

Indonesia Tak Bisa Batasi Impor Tapi Bisa Kendalikan Pasar Lokal

Jelang Kebijakan Perdagangan Bebas Di ASEAN
KAMIS, 10 JULI 2014 | 08:44 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Impor pangan mengalami lon­ja­kan di periode Kabinet Indo­nesia Bersatu (KIB) II dibanding periode KIB I.  Pemerintah me­nilai impor dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan men­stabilkan harga.

Badan Perencanaan Pemba­ngu­nan Nasional (Bappenas) men­catat impor beras sejak 2004 hingga 2013 mengalami kenai­kan. Pada 2004, impor beras se­banyak 236 ribu ton, lantas saat 2006 impor beras naik menjadi 438 ribu ton dan 2007 mencapai 1,4 juta ton.

Angka itu sempat menurun dua tahun, tapi tren impor beras kembali naik mulai tahun 2010, 2011 dan 2012 menjadi masing-masing sebesar 687 ribu ton, 2,7 juta ton serta 1,7 juta ton. Kenai­kan juga terjadi untuk impor cabe. Tren peningkatan impor sejak 2004 hingga 2013.


Sedangkan pada 2004, impor cabe sebesar 7 ribu ton dan me­nurun menjadi 6 ribu ton pada 2005. Mulai 2006, tren importasi cabe selalu meningkat dari 9 ribu ton berturut-turut menjadi 11 ribu ton, 14 ribu ton, 16 ribu ton, 18 ribu ton, 24 ribu ton dan pada 2012 serta 2013 nilainya turun menjadi 17 ribu ton dan 12 ribu ton.

Sementara impor daging sapi antara 2004 hingga 2010 me­ngalami kenaikan berturut-turut sebesar 11 ribu ton, 19 ribu ton, 24 ribu ton, 39 ribu ton, 45 ribu ton, 67 ribu ton, dan 90 ribu ton. Kon­disi ini memperlihatkan Indo­nesia termasuk salah satu negara yang gemar impor.

Hal itu tentu akan meningkat jika kebijakan ASEAN Economic Community (AEC) tahun depan sudah dilakukan.

Menko Perekonomian Chairul Tanjung menuturkan dalam pem­berlakuan pasar bebas Masya­rakat Ekonomi ASEAN (MEA) , Indonesia tidak bisa membatasi impor.

Kendati begitu, kata dia, pemerintah masih bisa mengatur agar pasar dalam negeri tidak diserbu produk asing. Hanya saja, pembatasan melalui kebijakan tarif salah satunya dengan mene­rapkan kebijakan bea masuk.

Chairul mengatakan, pember­lakuan bea pun ada aturannya. Untuk komoditas-komoditas ter­tentu malah hampir boleh dika­takan nol persen. Karena itu, pro­duk-produk dalam negeri tidak hanya mampu berkompetisi dengan sesama produk dalam negeri tetapi juga harus bisa berkompetisi dengan produk dari luar negeri.

Oleh karena itu, investor dalam negeri harus siap berkompetisi. Karena aturannya begitu.

Sebelumnya, Menteri Perta­nian Suswono mengatakan, im­por pangan pokok diperbo­lehkan sepanjang untuk memenuhi kekurangan produksi dari dalam negeri.  ***

Populer

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Terlibat TPPU, Gus Yazid Ditangkap dan Ditahan Kejati Jawa Tengah

Rabu, 24 Desember 2025 | 14:13

UPDATE

Kepala Daerah Dipilih DPRD Bikin Lemah Legitimasi Kepemimpinan

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:59

Jalan Terjal Distribusi BBM

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:39

Usulan Tanam Sawit Skala Besar di Papua Abaikan Hak Masyarakat Adat

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:16

Peraih Adhyaksa Award 2025 Didapuk jadi Kajari Tanah Datar

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:55

Pengesahan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim Sangat Mendesak

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:36

Konser Jazz Natal Dibatalkan Gegara Pemasangan Nama Trump

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:16

ALFI Sulselbar Protes Penerbitan KBLI 2025 yang Sulitkan Pengusaha JPT

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:58

Pengendali Pertahanan Laut di Tarakan Kini Diemban Peraih Adhi Makayasa

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:32

Teknologi Arsinum BRIN Bantu Kebutuhan Air Bersih Korban Bencana

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:15

35 Kajari Dimutasi, 17 Kajari hanya Pindah Wilayah

Kamis, 25 Desember 2025 | 22:52

Selengkapnya