. Megakorupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) harus dituntaskan oleh presien terpilih karena rakyat harus menanggung bunga Rp 60 triliun setiap tahunnya.
Demikian ditegaskan Ketua Umum Gerakan Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS), Sasmito Hadinagoro di Jakarta (Selasa, 8/7).
"Pimpinan negara ke depan, diharapkan mampu menyelesaikan kasus itu hingga tuntas, dan menyeret obligor pengemplang BLBI," katanya.
Kalau rakyat ingin sejahtera, pemimpinnya harus betul-betul menyadari bahwa rakyat itu punya uang. Tidak cukup dengan blusukan saja. Sebab ujar Sasmito, rakyat selalu membayar pajak, sehingga uang itulah yang harus digunakan untuk kepentingan kesejahteraan mereka.
"Jangan kemudian, uang itu justru digunakan untuk membayar bunga akibat kasus BLBI," ujarnya.
Karena itu, ia menambahkan, pemimpin Indonesia ke depan harus mampu dan memiliki keberanian serta mengambil hikmah dari kasus itu dijadikan pelajaran bagi pemerintahan ke depannya.
"Jadi sekali lagi saya katakan, pemimpin ke depan harus berani mengungkap dan menyelesaikan kasus BLBI yang saat ini menjadi beban rakyat Indonesia melalui pembayaran bunganya," ujarnya lagi.
Selain itu Sasmito menambahkan presiden mendatang harus mampu menyetop uang pajak digunakan untuk membayar bunga akibat utang BLBI.
Dia menyayangkan mengapa kasus BLBI tidak pernah disinggung oleh pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden, Joko Widodo-Jusuf Kalla. Bisa jadi, keengganan Jokowi dikarenakan adanya ketakutan kalau kasus itu terbongkar banyak pihak yang terlibat atau terseret. Apalagi, saat kasus itu terjadi Megawati yang kala itu menjadi Presiden. Ketua Umum PDI Perjuangan itu, kata dia, mengeluarkan surat keterangan lunas bagi obligor pengemplang dana BLBI.
"Pemerintah harusnya menyadari bahwa rakyat selama ini dibebani oleh utang akibat BLBI. Pemerintah selama ini tampaknya tidak peduli atas kondisi rakyat akibat itu," demikian Sasmito.
[dem]
