Berita

Prayuth Chan-ocha/net

Global

Militer Thailand Prioritaskan Perdamaian di Wilayah Komunitas Muslim

SENIN, 07 JULI 2014 | 15:36 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Pemerintah militer menyebut perdamaian di wilayah selatan Thailand yang didominasi oleh penduduk Muslim merupakan prioritas nasional yang mendesak untuk segera dilakukan.

Untuk mewujudkan hal tersebut, pemimpin militer yang mengambil alih pemerintahan, Jenderal Prayuth Chan-ocha akan kembali menghidupkan pembicaraan dengan kelompok muslim.

Prayuth berupaya membawa perdamaian terutama di wilayah berpenduduk mayoritas muslim seperti provinsi Pattani, Yala dan Narathiwat.


"Bagian selatan merupakan prioritas nasional yang mendesak. Prayuth ingin langkah-langkah lebih kencang dan lebih sukses di selatan," kata Sekretaris Jenderal Dewan Nasional, domdet Sitabutr pada Senin (7/7).

Hal itu senada dengan yang diucapkan oleh Prayuth dalam pidato mingguan pada Jumat pekan lalu (4/7). Ia menyebut, pemerintah militer ingin menggunakan strategi politik atas taktik militer di wilayah selatan.

Diketahui, sejumlah pemberontakan terjadi di wilayah selatan Thailand, terutama Yala, Pattani dan Narathiwat sejak tahun 2004 lalu. Dalam pemberontakan dipicu oleh perlawanan Muslim terhadap dominasi kekuasaan Buddha itu sekitar enam ribu orang telah tewas.

Wilayah Yala, Pattani dan Narathiwat itu sebenarnya merupakan bagian dari kesultanan Melayu Muslim sebelum akhirnya dianeksasi oleh Thailand pada 1902.

Pemerintahan Perdana Menteri Thailand Yingluck Shinwatra yang digulingkan militer pada Mei lalu pernah memulai pembicaraan damai dengan kelompok pemberontak Muslim tahun lalu. Namun pembicaraan itu terhenti setelah Yingluck dihadapkan dengan gelombang protes jalanan yang terjadi di ibukota.

Di wilayah tersebut, lebih dari 150.000 personil militer, polisi dan sipil bersenjata dikerahkan untuk meredam gelombang pemberontakan.

Namun, dikabarkan Reuters, hal itu justru menambah lebar jurang kepercayaan antara pemerintah dan kelompok Muslim.

Pada bulan suci Ramadhan ini, pihak militer telah mengijinkan 48 stasiun radio komunitas Muslim di tiga wilayah itu untuk kembali mengudara. [mel]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

UPDATE

Tok! BI Naikkan Suku Bunga ke Level 6 Persen

Rabu, 18 November 2026 | 14:33

Kepemimpinan Baru IKA-PMII, Juri Ardiantoro Tekankan Kerja Strategis dan Berdampak

Rabu, 18 November 2026 | 14:29

KPK Panggil Direktur Anak Usaha PT Intiland Development Tbk di Kasus Bea Cukai

Rabu, 18 November 2026 | 14:18

Raih Penghargaan AMH 2026, Kemenag Perkuat Layanan Informasi Digital

Rabu, 18 November 2026 | 14:13

Biaya Admin BCA Naik Mulai Januari 2027, Simak Daftar Tarif Baru Seluruh Jenis Kartu

Rabu, 18 November 2026 | 14:03

Komisi IV DPR Tolak Pemindahan Badak Jawa dari Banten!

Rabu, 18 November 2026 | 13:50

Fenomena Parpol Kompak Tak Usulkan Cawapres Jadi Sorotan

Rabu, 18 November 2026 | 13:43

Dasco Pimpin Rapat Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU Perampasan Aset

Rabu, 18 November 2026 | 13:39

3.404 Jembatan Garuda Selesai Dibangun, TNI AD Kebut Sisa Target 2026

Rabu, 18 November 2026 | 13:24

Investasi Harus Aman, Aspirasi Tetap Dalam Koridor Hukum

Rabu, 18 November 2026 | 13:23

Selengkapnya