Berita

ilustrasi/net

Global

Ini Cara China Berantas Narkoba

SENIN, 07 JULI 2014 | 13:29 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

China meluncurkan pedoman baru bagi pekerja anti narkotika nasional sebagai upaya pemberantasan narkoba pada Minggu (6/7).

Dalam pedoman yang dikeluarkan oleh Komisi Sentral Partai Komunis, Dewan Negara, dan kabinet itu disebutkan China mendorong rehabilitasi narkoba sukarela yang termasuk menyediakan layanan rehabilitasi narkoba di fasilitas masyarakat sambil mengatur rehabilitasi wajib dan karantina serta membangun jaringan pelayanan sosial untuk pecandu.

Pedoman tersebut dibuat dengan mempertimbangkan bahwa pada tahun 2020 mendatang jumlah penggunan narkoba harus tumbuh pada tingkat yang lebih lambat dan untuk mewujudkan hal tersebut akan lebih efisien jika sistem rehabilitasi dilakukan di tempat.


Selain itu, dalam pedoman disebutkan China juga akan membuat rehabilitasi narkoba menjadi lebih mudah diakses dan mereka yang direhabilitasi akan mendapatkan bantuan dalam mencari pekerjaan kelak.

Dalam pedoman itu disebutkan juga bahwa perdagangan narkoba baik di dalam negeri maupun luar negeri akan dijerat dengan huku, Pemerintah pun akan memperkuat kerjasama internasional terkait pemberantasan narkoba.

Lebih lanjut, pemerintah juga mendorong swastan untuk menanamkan modalnya dalam usaha anti-narkoba.

"Ini adalah pertama kalinya pedoman anti-narkotika diajukan atas nama Komite Sentral Partai komunis dan Dewan Negara," kata kepala anti-narkoba dari Kementerian Keamanan Publik China, Liu Yuejin seperti dikabarkan China Daily.

Pedoman tersebut diumumkan di publik menyusul penyebaran narkoba di dalam negeri yang dinilai Liu semakin memburuk.

Menurut statistik resmi, jumlah pengguna narkoba di China saat ini sekitar 2,58 juta orang. Liu memperkirakan penyebaran obar-obatan terlarang itu menimbulkan kerugian ekonomi langsung lebih dari 100 miliar yuan atau sekitar 16 miliar dolar AS setiap tahunnya. [mel]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

UPDATE

Tok! BI Naikkan Suku Bunga ke Level 6 Persen

Rabu, 18 November 2026 | 14:33

Kepemimpinan Baru IKA-PMII, Juri Ardiantoro Tekankan Kerja Strategis dan Berdampak

Rabu, 18 November 2026 | 14:29

KPK Panggil Direktur Anak Usaha PT Intiland Development Tbk di Kasus Bea Cukai

Rabu, 18 November 2026 | 14:18

Raih Penghargaan AMH 2026, Kemenag Perkuat Layanan Informasi Digital

Rabu, 18 November 2026 | 14:13

Biaya Admin BCA Naik Mulai Januari 2027, Simak Daftar Tarif Baru Seluruh Jenis Kartu

Rabu, 18 November 2026 | 14:03

Komisi IV DPR Tolak Pemindahan Badak Jawa dari Banten!

Rabu, 18 November 2026 | 13:50

Fenomena Parpol Kompak Tak Usulkan Cawapres Jadi Sorotan

Rabu, 18 November 2026 | 13:43

Dasco Pimpin Rapat Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU Perampasan Aset

Rabu, 18 November 2026 | 13:39

3.404 Jembatan Garuda Selesai Dibangun, TNI AD Kebut Sisa Target 2026

Rabu, 18 November 2026 | 13:24

Investasi Harus Aman, Aspirasi Tetap Dalam Koridor Hukum

Rabu, 18 November 2026 | 13:23

Selengkapnya