Secara institusi, TNI dinilai tidak akan mungkin terlibat dalam kecurangan di Pilpres 2014. Apalagi Panglima TNI Jenderal Moeldoko sudah menegaskan komitmen antikecurangan pemilu itu. Maka bila pun ada laporan dari beberapa daerah akan potensi kecurangan, maka itu tak mewakili institusi TNI.
"Terlalu mahal ongkos sosialnya bagi TNI untuk mengorbankan pencapaian prestasinya selama 16 tahun ini untuk menjadi TNI profesional," kata peneliti militer dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Jaleswari Pramodhawardani (Minggu, 6/7).
Jaleswari setuju dengan Moeldoko yang akan memberikan sanksi sekeras-kerasnya bagi siapapun pelanggarnya tanpa pandang bulu. Hal ini memang perlu dilakukan agat jangan sampai gara-gara segelintir orang, institusi TNI tercoreng namanya. Jaleswari juga mengapresiasi komitmen netralitas sebagaimana disampaikan Moeldoko itu. Apalagi, Moeldoko juga bahwa TNI akan ikut berperan aktif sehingga kehadirannya membawa manfaat bagi bangsa dan negara tercinta
"Pernyataan Pangima TNI ini bisa menjadi garansi kita untuk melaporkan semua potensi kecurangan yang ada dalam kaitannya dengan penggunaan TNI aktif dalam pilpres. Banyak prajurit TNI yang menginginkan TNI profesional dan netral urusan pilpres ini. Jika hal ini dilanggar, jangan segan untuk menagih janji Panglima TNI," tegasnya.
Jaleswari juga mengingatkan bahwa potensi kecurangan terbesar berada di daerah-daerah dan desa-desa yang jauh dari akses informasi yang memadai. Karenanya, dia berharap para relawan yang telah berjuang keras untuk menyukseskan Pilpres kali ini juga memberikan perhatian serius di wilayah dimaksud.
"Kita butuh banyak saksi, banyak relawan, dan tenaga yang peduli mengawal pilpres ini. Ini bukan sekedar mencari presiden untuk lima tahun mendatang, melainkan memilih pemimpin yang akan membawa Indonesia ke masa depan yang lebih baik" tandasnya.
[wid]
