Netralitas TNI Polri Kembali Dipertanyakan

Tiga hari menjelang pemungutan suara Pilpres pada 9 juli mendatang, netralitas TNI/Polri tetap dipertanyakan.

Meski berulangkali pimpinan TNI, Polri, maupun BIN menegaskan bahwa ketiga institusi tersebut netral, pada praktiknya dipandang tidak demikian.

"Manuver oknum dari tiga institusi keamanan tersebut di lapangan ditemukan berbagai indikasi ketidaknetralan yang berujung pada tercorengnya penyelenggara Pilpres. Pengkondisian dan pengarahan dukungan untuk salah satu calon secara masif telah mencederai hakikat pelaksanaan Pemilu itu sendiri," ujar Muradi selaku ketua Pokja Netralitas Aktor Keamanan dalam Pilpres 2014, Minggu (6/7).

Muradi menyebut, setidaknya ada dua hal substansi yang terancam karena ketidaknetralan institusi keamanan. Pertama, hasil Pemilu tidak akan legitimate dan mengikat seluruh komponen bangsa. Hal ini bisa berpotensi terjadinya penolakan atas hasil Pemilu sehingga mengarah konflik yang merugikan seluruh komponen bangsa.

Kedua, tercederainya esensi institusi keamanan yang profesional sehingga besar kemungkinan kembali di bawah kontrol rezim yang berkuasa.

Menurut dia, institusi keamanan harus mengefektifkan pengawasan internal dengan mengedepankan hukuman maksimal bagi oknum anggotanya yang tertangkap basah dan terindikasi tidak netral.

"Hukuman tersebut bisa dengan kurungan, penundaan kenaikan pangkat, hingga pemecatan tergantung besaran keterlibatan dalam dukung mendukung," jelasnya.

Masing-masing internal institusi keamanan juga disarankan untuk membentuk semacam satgas khusus, guna memantau tugas dan keterlibatan oknum personik.

Namun demikian, yang terpenting adalah posisi dari pimpinan masing-masing institusi keamanan untuk tetap berkomitmen netral dan menjaga jarak dari praktik politik saat ini. Sebab, bila komitmen pimpinannya tidak jelas dan tegas maka pengawasan yang dilakukan tak berarti apapun.

"Harus digarisbawahi bahwa institusi keamanan jangan menjadi penghalang bagi proses perubahan politik yang tengah berlangsung," pungkas Muradi yang juga ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan Universitas Padjajaran.[wid]