Berita

KH Amidhan

Wawancara

WAWANCARA

KH Amidhan: Kami Minta Ormas Islam Tak Perlu Mengambil Tugas Aparat Keamanan

SABTU, 05 JULI 2014 | 10:19 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengapresiasi sejumlah program Ramadan di stasiun televisi. Hingga hari keempat Ramadan 1435 Hijriah, Rabu (2/7), MUI tak menemukan pelanggaran susbstansial dalam program-program tersebut.

“Pantauan kami beberapa hari ini, program-program Ra­madhan yang ditayangkan sejum­lah stasiun televisi sudah lebih baik dari tahun sebelumnya.
Dari segi kualitas, tayangan tersebut sudah memadai dan dapat memberikan contoh baik bagi pe­nontonnya,” kata Ketua MUI, KH Amidhan kepada Rakyat Merdeka.

Setiap tahun, lanjut dia, MUI dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) bekerja sama untuk menge­valuasi tayangan selama bulan Ramadan. MUI dan KPI telah memberikan himbauan mengenai penyelarasan program acara televisi dengan momentum Ra­ma­dhan kepada seluruh lembaga penyiaran pada Maret 2014.

Setiap tahun, lanjut dia, MUI dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) bekerja sama untuk menge­valuasi tayangan selama bulan Ramadan. MUI dan KPI telah memberikan himbauan mengenai penyelarasan program acara televisi dengan momentum Ra­ma­dhan kepada seluruh lembaga penyiaran pada Maret 2014.

“Kami sudah berkomunikasi dengan produser dan manajemen mereka. Kami telah memberikan imbauan sejak jauh hari, mereka tidak punya alasan untuk tidak membuat program-programnya se­lama satu bulan ini selaras de­ngan Ramadan. Kalau ada yang melanggar kesepakatan akan kami tegur,” paparnya.

 Berikut kutipan selengkapnya:
 
Apa saja batasan-batasan yang diberikan MUI dan KPI terkait tanyangan televisi selama bulan Ramadan?
Ada beberapa hal yang harus mereka perhatikan. Di antara­nya, dalam membuat program khusus Ramadan, kami memin­ta agar program itu tak dido­minasi hu­mor yang tidak ada kaitannya de­ngan tausiah agama. Jika menge­luarkan fatwa dan dalil seyog­yanya mengeluarkan dalil yang tepat. Jangan me­ngeluarkan se­suatu berdasarkan pemikiran mereka saja, harus didasarkan pada aturan yang ada.
 
Bagaimana dengan isi siaran di luar program Ramadan?
Kami meminta lembaga pe­nyia­­ran membuat program yang selaras dengan suasana ke­ba­tinan Ramadhan dan mengu­bah kema­san program lama menjadi ber­tema Ramadhan.

Mi­salnya, pakaian para pengisi acara menjadi berbeda saat Ramadhan dan sebelumnya, atau ada sisipan religius di program acara tersebut.
 
Mengenai kegiatan di tem­pat-tempat hiburan, apa imbauan MUI?
Kepada masyarakat Jakarta dan kota besar lainnya, ikutilah mekanisme Pemerintah Daerah (Pemda) setempat terkait aturan tempat-tempat hiburan.

Kapan harus buka dan tutup, apa yang dilarang dan apa yang boleh dibu­ka harap dipatuhi.

Kami juga mengimbau pada segenap warga, khususnya umat Islam agar tidak perlu ada swee­ping. Selama Ramadan, sebaik­nya semua warga fokus mening­katkan toleransi antar warga negara dan antar umat beragama. Itu lebih baik dan bermanfaat dalam menjaga ketenteraman nasional.
 
Apakah imbauan untuk tidak melaku­kan swee­ping te­lah dikomunikasikan kepada ormas-ormas Islam?
Kami sudah komunikasi de­ngan semua organisasi kema­syarakatan (ormas). Seluruh or­mas dari A sampai Z kan ada di tenda besar MUI. Dalam tanda kutip ormas yang ektrim, moderat dan sebagainya, semua sudah berkomunikasi di MUI.
 
Kami minta, tahun ini mari kita mengacu kepada itikad moral yang lebih baik. Kita tidak perlu mengambil porsi atau tugas aparat keamanan.  ***

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Zero ODOL Sulit Diterapkan, DPR Ingatkan Risiko Inflasi di Sektor Logistik

Jumat, 10 April 2026 | 12:14

Catut Nama Pimpinan KPK, Komplotan Pegawai Gadungan Peras Anggota DPR

Jumat, 10 April 2026 | 11:51

Sentimen Perang Picu Spekulasi Logistik: Ancaman Baru bagi Stabilitas Pangan Nasional

Jumat, 10 April 2026 | 11:39

Komplotan Pegawai KPK Gadungan Dibongkar, 17.400 Dolar AS Disita dari Aksi Pemerasan

Jumat, 10 April 2026 | 11:28

DPR: Sejumlah Jalan Tol Cacat Sejak Awal Konstruksi

Jumat, 10 April 2026 | 11:16

Emas Antam Makin Mahal, Cek Daftarnya Hari Ini

Jumat, 10 April 2026 | 11:05

KPK-Polda Metro Tangkap 4 Pegawai Gadungan di Jakarta Barat

Jumat, 10 April 2026 | 11:03

Ini Kronologi Kasus Petral yang Menjerat Riza Chalid dan Enam Tersangka Lainnya

Jumat, 10 April 2026 | 10:53

Bulan Ini Prabowo Bakal Groundbreaking 21 Proyek Hilirisasi dan 29 Titik PSEL

Jumat, 10 April 2026 | 10:49

KPK Terapkan Skema Kerja BDR-BDK untuk Dukung Efisiensi Energi

Jumat, 10 April 2026 | 10:34

Selengkapnya