Jokowi Tak Mau Manfaatkan Benih Transgenik karena Bisa Rugikan Petani Indonesia

. Pemanfaatan genetically modified organism (GMO) atau dikenal dengan nama benih transgenik sangat merugikan petani dan rakyat Indonesia.

Paling tidak, kata mantan Menteri Negara Lingkungan Hidup, Sonny Keraf, ada beberapa hal yang harus disoroti dalam pemanfataan benih transgenik ini. Pertama, kontroversi mengenai dampak benih transgenik terhadap lingkungan dan kesehatan manusia sehingga di banyak negara, khususnya Eropa, benih transgenik ini ditolak.

Kedua, bagi negara Indonesia, benih transgenik hanya akan menimbulkan ketergantungan petani Indonesia karena mereka harus membelinya dari perusahaan benih transgenik, khususnya dari Amerika. Ketiga, sejauh ini masuknya benih transgenik di Indonesia lebih dimungkinkan oleh lobi politik dan pendekatan transaksional yang dilakukan oleh perusahaan multinasional pemilik dengan pejabat di Indonesia.

"Untuk diketahui, pada 2005 lalu, menyeruak kasus dugaan korupsi di Departemen Pertanian soal pelepasan terbatas kapas transgenik milik perusahaan asal AS, Monsanto. Sempat diduga tindakan itu melibatkan 45 orang pejabat Kementerian Pertanian," kata Sonny Keraf beberapa saat lalu (Sabtu, 4/7).

Karena itu juga, ungkap Sonny, Jokowi-JK tidak ingin bencana revolusi hijau yang hingga sekarang diratapi petani akan terulang kembali dengan pemanfaatan benih transgenik di Indonesia. Bencana itu antara lain ketergantungan petani terhadap pupuk kimia dari perusahaan-perusahaan besar yang justru merugikan petani. Dalam hal ini, Jokowi-JK berbeda dengan visi Prabowo-Hatta yang mau memanfaatkan benih transgenik.

Visi misi Jokowi-JK sendiri, katanya, bertitik tolak pada usaha membangun kedaulatan pangan berbasis agribisnis kerakyatan, menyetop impor pangan, melaksanakan reformasi agraria, penanggulangan kemiskinan pertanian, dan regenerasi petani. Karena itu juga, tanpa berpikir impor bibit transgenik, Jokowi justru mencanangkan 1.000 desa berdaulat benih hingga tahun 2019, disertai peningkatan kemampuan organisasi petani dan pelibatan aktif perempuan petani sebagai tulang punggung kedaulatan pangan.

"Lalu Pemerintah akan merehabilitasi jaringan irigasi yang rusak terhadap 3 juta hektar lahan pertanian. Plus dukungan regenerasi petani muda Indonesia," kata Sonny. [ysa]