. Selama satu dekade terakhir ini, pembangunan Indonesia cukup ironis. Di satu sisi ada pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan stabil sehinga Indonesia masuk dalam jajaran negara berpenghasilan menengah dengan indikator yang mudah dibuktikan seperti sektor properti yang booming, penjualan mobil terus melesat, dan belanja barang mewah makin mewabah.
Namun di sisi lain, jurang pemisah antara kelompok kaya dan kelompok miskin menganga lebar dengan Gini Rasio Indonesia 0,41, meningkat drastis dibanding sepuluh tahun lalu yang skornya 0,33.
"Implikasinya, kelompok kaya yang hanya merupakan bagian kecil dari 250-an juta penduduk Indonesia menikmati kekayaan yang sangat melimpah. Sementara proporsi terbesar penduduk justru masuk dalam kategori kelompok yang termarjinalkan. Mereka ini adalah petani, pelaku usaha kecil, nelayan, dan orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan," kata Dekan Fisipol Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Erwan Agus Purwanto, dalam keterangan beberapa saat lalu (Sabtu, 5/7).
Di tengah kondisi seperti ini, Erwan Agus menilai sembilan program nyata Jokowi-JK merupakan langkah riil untuk membantu kelompok masyarakat yang selama ini termarjinalkan melalui kebijakan yang komprehensif. Kesembilan program itu adalah penanggulangan kemiskinan, redistribusi sumber-sumber ekonomi terutama tanah, pembangunan sarana ekonomi yang vital untuk orang miskin seperti pembangunan insfrastruktur pertanian, pasar tradisional, dan tempat pelelangan ikan. Selain itu ada penyediaan fasilitas pelayanan dasar di pendidikan dan kesehatan.
"Dan yang paling penting adalah pembangunan sumberdaya manusia untuk orang miskin melalui perbaikan pelayanan pendidikan umum maupun pesantren. Jokowi-JK ingin menunjukkan bahwa negara harus hadir dan berpihak kepada kelompok miskin dan termarjinalkan agar mereka menjadi warga negara yang memiliki kualitas SDM yang tinggi, mandiri dan sejahtera," kata dia.
Poin penting yang perlu digarisbawahi juga, lanjut Erwan, Jokowi-JK memiliki strategi yang tepat agar implementasi program-programnya dapat berjalan dengan lancar. Hal itu dilakukan melalui peningkatan profesionalisme aparatur sipil negara, TNI dan Polri, termasuk di dalamnya adalah perangkat desa yang menjadi ujung tombak pencapaian tujuan berbagai program tersebut. Sebab, sebaik apapun program dirancang, tanpa didukung implementer yang baik, berbagai program tersebut hanya akan menjadi janji-janji yang memberikan harapan kosong bagi masyarakat.
"Dalam hal merealisasikan visi menjadi realitas, Jokowi-JK telah memberikan banyak bukti dari rekam jejak mereka. Yaitu selama menjadi walikota dan gubernur DKI untuk Jokowi dan selama menjadi Wakil Presiden bagi JK," demikian Erwan.
[ysa]
