Lemahnya penegakan hukum di Indonesia membuat sebagaian masyarakat merasa tidak diberlakukan adil dari putusan-putusan di pengadilan. Harapan muncul karena dua pasangan capres-cawapres, Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK, sama-sama berkomitmen menegakkan hukum tanpa pandang bulu.
Jurubicara pasangan Prabowo-Hatta, Nurul Arifin mengatakan, komitmen penegakan hukum yang diusung jagoannya tidak perlu diragukan lagi. Prabowo dalam debat Capres-Cawapres pernah mengatakan, jika hukum di Indonesia saat ini memang sangat tajam ke bawah dan tumpul ke atas.
"Seharusnya orang itu memang harus sama di mata hukum, jangan tebang pilih. Pak Prabowo juga pernah mengatakan jika nantinya gaji para penegak hukum harus dinaikan agar mereka tidak berlaku korup dan akan selalu adil," jelasnya saat dihubungi melalui telpon (Kamis, 3/7).
Nurul mengungkapkan jika Prabowo-Hatta menjadi pemimpin terpilih, penegakan hukum akan menjadi salah satu prioritas yang akan dibenahi.
"InsyaAllah karena memang itu cita-cita kami juga," pungkasnya.
Politisi Partai Demokrat yang mendukung Capres nomer dua, Ruhut Sitompul juga mengatakan hal yang sama. Jika pasangan Capres-Cawapres Jokowi-JK terpilih, akan mengedepankan masalah hokum.
"Itu sudah pasti, jika pak Jokowi-JK terpilih penegakan hukum akan ditingkatkan dan akan menjadikan hukum lebih berkualitas serta sebagai panglima. Karena negara kita ini memang negara hukum," ujar pria yang juga anggota DPR RI Komisi III ini saat dihubungi.
Seperti diketahui, banyak kasus yang terlibat di masyarakat namun segala putusan hakim di pengadilan tidak sesuai dengan fakta. Sebagai contoh adalah kasus saham PT Blue Bird yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tergugat Mintarsih A Latief harus membayar ganti rugi sebesar 140 miliar, padahal Mintarsih memiliki bukti-bukti kuat dan benar dalam gugatan kasus tersebut yang menyatakan dirinya tidak bersalah.
"Sangat kecewa sekali dengan putusan hakim, hukum di Indonesia sangat lemah. Yang berduit pasti akan selalu menang, seklipun orang itu bersalah. Untuk itu saya berharap presiden terpilih nanti dapat membenahi hukum di negara kita," ujar Mintarsih.
Mintarsih menambahkan dirinya sudah melaporkan ketidakadilan tersebut ke Mahkamah Agung (MA). "Saya sudah bertemu dan menceritakan kasusnya. Sejauh ini jawaban MA akan membantu saya," pungkasnya.
[dem]
