Berita

ilustrasi/net

Isu Komunisme Dihembuskan Seperti Pola di Era Orba

JUMAT, 04 JULI 2014 | 14:05 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Isu agama dan komunis yang digunakan untuk menyerang Jokowi seperti pola yang digunakan oleh Orde Baru. Di era Orde Baru ada Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) yang bisa bertindak melampaui hukum dan menebar ketakutan di tengah masyarakat.

"Kopkamtib di Era Orde Baru itu meniadakan oposisi dengan menciptakan ketakutan dalam masyarakat tentang bahaya ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Cara cara Orde Baru kembali digunakan tentu saja dengan menciptakan ketakutan yang sama dan srkaligus dgn kepentingan politik sesaat," kata pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada, Ari Dwipayana, beberapa saat lalu (Jumat, 4/7).

Menurut Ari, yang merupakan dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIPOL) UGM,  ada dua tujuan dari penggunaan wacana komunisme. Pertama adalah memunculkan penolakan dari kalangan santri terhadap kelompok ataupun figur-figur yang diasosiasikan dengan komunisme. Sedangkan tujuan kedua, menggunakan isu komunis untuk menarik TNI agar berpihak pada salah satu kubu calon presiden.


"Karena bagaimanapun isu komunis sangat sensitif bagi TNI. Tapi TNI seharusnya tidak boleh ditarik-tarik masuk dalam frame persaingan politik antar-kandidat. TNI sebagai alat negara harus tidak terpancing dengan strategi adu domba yang membenturkan TNI dengan Jokowi dan PDIP," kata Ari.

Selain itu Ari juga menilai kampanye hitam dengan menggunakan isu komunisme adalah pembodohan politik bagi rakyat. Sebab, semestinya rakyat disuguhi gagasan dan kotestasi program nyata.

"Urgensi soal ini penting karena Indoneisa hadapi tantangan yang berat pasca-perang dingin, di mana konstelasi dunia berubah dengan munculnya kekuatan ekonomi global yang memperkuat kemiskinan. Ketimpangan dan ketergantungan. Inilah ancaman Indonesia ke depan," demikian Ari. [ysa]

Populer

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

UPDATE

BPOM Terbitkan Aturan Baru untuk Penjualan Obat di Minimarket

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:01

Jaksa KPK Endus Ada Makelar Kasus dalam Kasus Bea Cukai

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:59

Kapolri Dianugerahi Tanda Kehormatan Adhi Bhakti Senapati

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:50

Komisi XIII DPR Desak LPSK Lindungi Korban Kasus Ponpes Pati

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:39

Pengembangan Koperasi di Luar Kopdes Tetap jadi Prioritas

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:20

AS Galang Dukungan PBB untuk Tekan Iran di Selat Hormuz

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:19

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Komdigi Lakukan Blunder Kuadrat soal Video Amien Rais

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:06

Menteri PU: Pejabat Eselon I Diisi Putra dan Putri Terbaik

Rabu, 06 Mei 2026 | 16:58

RI Jangan Lengah Meski Konflik Timur Tengah Mereda

Rabu, 06 Mei 2026 | 16:45

Selengkapnya