Australia, Luksemburg dan Jordan mengedarkan draft resolusi kepada 15 anggota Dewan Keamanan PBB terkait peningkatan akses kemanusiaan ke lintas perbatasan Suriah pada Kamis (3/7).
Draft tersebut merupakan hasil dari negosiasi selama lebih dari sebulan dengan anggota dewan pemilik hak veto permanen yakni Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Rusia, dan Tiongkok.
Dikabarkan Reuters, draft itu kemudian diedarkan kepada anggota terpilih untuk dipelajari dan didiskusikan lebih lanjut minggu depan.
Negara-negara Barat anggota Dewan Keamanan berupaya melakukan negosiasi dengan Rusia dan Tiongkok yang merupakan sekutu dekat pemerintah Suriah saat ini untuk menerima draft itu. Kedua negara pemegang hak veto permanen itu sebelumnya pernah memveto empat resolusi yang berisi soal tindak lanjut bagi pemerintah Bashar al-Assad setelah terjadinya perang sipil selama tiga tahun di Suriah.
Draft resolusi itu mencakup pemberian sejumlah sanksi kepada pihak Suriah bila tidak melakukan tindakan yang sesuai dengan tuntutan Dewan Keamanan PBB yakni melakukan pemberian bantuan kemanusiaan dengan segera dan tanpa hambatan kepada masyarakat di seluruh wilayah negara.
Dalam pembentukan draft resolusi tersebut, Australia, Luksemburg dan Jordan merupakan tiga negara yang ditunjuk untuk membuat teks draft itu.
PBB menjelaskan, sekitar 10.8 juta warga Suriah membutuhkan bantuan kemanusiaan. 4.7 juta di antaranya berada di daerah yang sulit dijangkau. Atas dasar itulah, rancangan tersebut dibuat.
Kantor PBB Urusan Hukum menyebut rancangan resolusi itu cukup kuat sehingga memungkinkan PBB untuk dapat melintasi perbatasan sekalipun tanpa persetujuan dari Suriah.
Di dalam rancangan resolusi disebutkan otoritasi pengiriman akan ditempatkan di empat lokasi penyebrangan di perbatasan Irak, Yordania, dan Turki.
[mel]
