Berita

ilustrasi/net

Isu Komunisme Juga Bisa Dihembuskan untuk Tutupi Kasus Korupsi

KAMIS, 03 JULI 2014 | 23:01 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Selain untuk menjatuhkan nama Jokowi, isu komunisme juga sengaja dihembuskan dengan kencang untuk menutupi kasus korupsi yang para pelakunya hingga kini masih bebas dalam dunia politik.

"Aktor-aktor korupsi itu masih bebas dan aktif dalam politik. Ibaratnya maling teriak maling," kata pengamat politik Universitas Nusa Cendana, Rudi Rohi, beberapa saat lalu (Kamis, 3/7).

Karena itu, Rudi mengingatkan agar masyarakat dan TNI-Polri tak mudah dihasut dan diperdaya oleh isu komunisme. Sebab persoalan utama bangsa yang harus diselesaikan oleh presiden mendatang salah satunya adalah korupsi.


"Tuduhan komunis tidak beralasan, dan sama saja berusaha membelokkan persoalan bangsa yang fundamental. Ini upaya membelokkan persoalan atau mengalihkan isu publik," kata Rudi.

Rudi mengatakan, pemberantasan korupsi adalah isu utama yang harus ditagih oleh masyarakat terhadap masing-masing kandidat. Sebab korupsi adalah hambatan atau kendala yang membuat demokrasi dan kesejahteraan rakyat tidak pernah terwujud di Indonesia.

"Demokrasi tidak akan ada sampai kapan pun kalau korupsi tetap merajelela," ujar Rudi, sambil mengingatkan agar rakyat lebih baik fokus menagih komitmen pemberantasan korupsi dari tiap kandidat presiden termasuk menyoroti kasus-kasus korupsi yang diduga melibatkan aktor-aktor politik yang terlibat aktif dalam Pemilu Presiden 2014.

Di antara kasus korupsi yang belakangan menjadi perhatian publik adalah kasus korupsi SKK Migas di Kementerian ESDM, korupsi pengadaan Alquran di Kementerian Agama dan korupsi pengadaan daging sapi di Kementerian Pertanian. [ysa]

Populer

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

UPDATE

BPOM Terbitkan Aturan Baru untuk Penjualan Obat di Minimarket

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:01

Jaksa KPK Endus Ada Makelar Kasus dalam Kasus Bea Cukai

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:59

Kapolri Dianugerahi Tanda Kehormatan Adhi Bhakti Senapati

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:50

Komisi XIII DPR Desak LPSK Lindungi Korban Kasus Ponpes Pati

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:39

Pengembangan Koperasi di Luar Kopdes Tetap jadi Prioritas

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:20

AS Galang Dukungan PBB untuk Tekan Iran di Selat Hormuz

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:19

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Komdigi Lakukan Blunder Kuadrat soal Video Amien Rais

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:06

Menteri PU: Pejabat Eselon I Diisi Putra dan Putri Terbaik

Rabu, 06 Mei 2026 | 16:58

RI Jangan Lengah Meski Konflik Timur Tengah Mereda

Rabu, 06 Mei 2026 | 16:45

Selengkapnya