Berita

ilustrasi/net

Global

Jerman Tetapkan Batas Minimum Upah Pekerja

KAMIS, 03 JULI 2014 | 20:14 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Parlemen Jerman untuk pertama kalinya menyetujui adanya upah minimum bagi pekerja di negara tersebut. Persetujuan tersebut didasarkan pada pemungutan suara yang dilakukan di Bundestag hari ini (Kamis, 3/7).

Disepakati, upah minimum yang akan diterapkan di Jerman adalah € 8,50 per jam. Jumlah tersebut lebih tinggi dari upah minimum di Amerika Serikat dan Inggris.

Partai asal Kanselir Angela Merkel, Kristen Demokrat menyetujui kebijakan baru tersebut sebagai bagian dari kesepakatan pembagian kekuasaan dengan Partai Sosial Demokrat.


Sebelumnya, upah minimum Jerman bergantung pada serikat buruh atau kelompok bisnis dan tidak pernah ditetapkan upah minimum.

Hal itu menjadikan Jerman sebagai satu dari 28 negara Uni Eropa yang tidak memiliki upah minimum.

Dikabarkan BBC, upah minimum telah menjadi salah satu sumber kontroversi di Jerman. Kelompok pemimpin bisnis memperingatkan, bila ada batasan upah minimum maka bisa berdampak pada lapangan pekerjaan.

Selain itu, sejumlah perushaan juga berpotensi memindahkan fasilitas produksinya ke negara-negara lain di mana upah tenaga kerjanya lebih murah.

Bukan hanya itu, kelompok kontra kebijakan tersebut juga mengklaim bahwa penetapan upah minimum dapat membuat Jerman menjadi kurang kompetitif.

Untuk diketahui, upah minimum tersebut tidak berlaku pada pekerja magang, ataupun pengangguran jangka panjang di enam bulan pertama masa bekerja.

Peraturan tersebut akan mulai diberlakukan pada 1 Januari 2015 mendatang. Selain itu, peninjauan ulang kebijakan akan dilakukan pada 1 Januari 2018.

Hasil pemungutan suara di parlemen tersebut masih harus disahkan oleh Majelis tinggi Jerman. [mel]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

UPDATE

Tok! BI Naikkan Suku Bunga ke Level 6 Persen

Rabu, 18 November 2026 | 14:33

Kepemimpinan Baru IKA-PMII, Juri Ardiantoro Tekankan Kerja Strategis dan Berdampak

Rabu, 18 November 2026 | 14:29

KPK Panggil Direktur Anak Usaha PT Intiland Development Tbk di Kasus Bea Cukai

Rabu, 18 November 2026 | 14:18

Raih Penghargaan AMH 2026, Kemenag Perkuat Layanan Informasi Digital

Rabu, 18 November 2026 | 14:13

Biaya Admin BCA Naik Mulai Januari 2027, Simak Daftar Tarif Baru Seluruh Jenis Kartu

Rabu, 18 November 2026 | 14:03

Komisi IV DPR Tolak Pemindahan Badak Jawa dari Banten!

Rabu, 18 November 2026 | 13:50

Fenomena Parpol Kompak Tak Usulkan Cawapres Jadi Sorotan

Rabu, 18 November 2026 | 13:43

Dasco Pimpin Rapat Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU Perampasan Aset

Rabu, 18 November 2026 | 13:39

3.404 Jembatan Garuda Selesai Dibangun, TNI AD Kebut Sisa Target 2026

Rabu, 18 November 2026 | 13:24

Investasi Harus Aman, Aspirasi Tetap Dalam Koridor Hukum

Rabu, 18 November 2026 | 13:23

Selengkapnya