Berita

sidarto/net

Sidarto Danusubroto: Serangan TV One pada Jokowi sangat Brutal

KAMIS, 03 JULI 2014 | 17:40 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Tuduhan komunis kepada PDI Perjuangan dan Jokowi dalam pemberitaan TvOne merupakan serangan brutal di tengah proses Pilpres 2014.  

"Sebagai media penyiaran yang berkerja untuk kepentingan publik, TvOne bukan hanya tidak mampu menjaga independensinya melainkan sekaligus menciderai jurnalisme yang sehat dan beradab," kata Ketua MPR RI, Sidarto Dhanusubroto, beberapa saat lalu (Kamis, 3/6).

Apalagi, ungkap Sidarto, secara substansial, komunisme di banyak negara telah berubah. Bahkan Tiongkok yang negara komunis pun telah bergeser menerapkan sistem pasar bebas dalam kebijakan ekonominya. Di Eropa Timur, komunisme tidak dapat tempat dalam sistem politik. Sementara Indonesia sudah sejak awal berdiri memiliki pandangan hidup dan menjadi ideologi negara yaitu, Pancasila.


Sidarto menilai substansi pemberitaan TvOne terkait isu komunis itu juga dipaksakan. Sebab membangun logika seolah-olah pertemuan kader PDI-P dengan pejabat Partai Komunis Tiongkok sebagai bukti partai itu bagian dari komunis. Sementara catatan menunjukkan Partai Golkar dan Partai Demokrat juga pernah bertemu Partai Komunis Tiongkok dan informasi soal itu terkesan sengaja disembunyikan.

"Dan justru membuat framing berita yang agresif menyerang Joko Widodo sebagai komunis," imbuhnya.

Sidarto pun meminta Aliansi Jurnalis Independen, Persatuan Wartawan Indonesia, dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia untuk secara aktif menindak anggotanya yang nyata-nyata tidak mengindahkan Kode Etik Jurnalistik. Sidarto juga mendesak Komisi Penyiaran Indonesia untuk lebih peduli dan menjalankan fungsinya.

"Kita harus membangun demokrasi dengan lembaga penyiaran dan lembaga pers yang beradab," kata Sidarto, sambil berharap polisi juga menindak pelaku kebohongan yang nota bene menggunakan frekuensi milik publik.

"Saya merasakan keprihatinan yang mendalam terhadap lembaga penyiaran yang dengan sengaja menyediakan diri digunakan untuk menghalalkan segala cara dalam mendukung salah satu Calon Presiden," tandasnya. [ysa]

Populer

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

UPDATE

BPOM Terbitkan Aturan Baru untuk Penjualan Obat di Minimarket

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:01

Jaksa KPK Endus Ada Makelar Kasus dalam Kasus Bea Cukai

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:59

Kapolri Dianugerahi Tanda Kehormatan Adhi Bhakti Senapati

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:50

Komisi XIII DPR Desak LPSK Lindungi Korban Kasus Ponpes Pati

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:39

Pengembangan Koperasi di Luar Kopdes Tetap jadi Prioritas

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:20

AS Galang Dukungan PBB untuk Tekan Iran di Selat Hormuz

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:19

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Komdigi Lakukan Blunder Kuadrat soal Video Amien Rais

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:06

Menteri PU: Pejabat Eselon I Diisi Putra dan Putri Terbaik

Rabu, 06 Mei 2026 | 16:58

RI Jangan Lengah Meski Konflik Timur Tengah Mereda

Rabu, 06 Mei 2026 | 16:45

Selengkapnya