Doktrin Indonesia sebagai poros maritim dunia yang digagas Jokowi tak hanya akan menjadikan bangsa Indonesia lebih makmur, namun juga semakin disegani perannya di dunia internasional. Saat ini, doktrin Indonesia ini pun sudah mendapat perhatian luas dari para akademisi dan representasi masyarakat Indonesia di luar negeri.
Demikian disampaikan anggota Tim Pemenangan Pasangan Jokowi-JK, Arif Budimanta. Menurut Arif, doktrin ini berangkat dari pemahaman geostrategis Indonesia dengan 75 persen lautan dan berada di alur laut pelayaran dunia yang sangat strategis. Dan sayangnya, selama ini potensi tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal.
Menurut Arif, potensi ekonomi kelautan yang sangat besar tersebut menjadi lebih strategis apabila kepemimpinan Indonesia mampu menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Dan dengan doktrin poros maritim dunia, maka laut sebagai halaman depan dan imbol kemajuan peradaban masa depan Indonesia akan menjadi potensi kuat untuk mengejar ketertinggalan.
Doktrin milik Jokowi, lanjut Arief beberapa saat lalu (Kamis, 3/6), salah satunya diturunkan ke dalam konsep Restorasi Maritim Indonesia; mengatasi pasar gelap tuna dan pemanfaatan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE); memberantas illegal fishing, ekspansi budidaya laut; dan mengembangkan padat karya di sektor maritim. Ini penting sebab berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2011, potensi pendapatan sektor perikanan laut adalah Rp 65 triliun dan terjadi illegal fishing. Sementara data audit BPK 2012 menemukan potensi pendapatan bila illegal fishing dihilangkan adalah Rp 365 triliun. Artinya ada Rp 300 triliun potensi pendapatan negara yang hilang.
"Di sisi ekspansi budidaya laut, Jokowi menemukan ada potensi hingga 12 juta hektar lahan baru. Dalam bentuk kegiatan seperti keramba dan jaring apung, minimal bisa dikembangkan hingga 400 ribu hektar. Untuk permodalan, akan didirikan Bank Agro Maritim. Kesemuanya diperhitungkan bisa menambah pendapatan negara hingga Rp147 triliun," ungkap Arif yang juga politisi PDI Perjuangan.
Untuk mengatasi pasar gelap dan pemanfaatan ZEE, kata Arief lagi, Jokowi mendapat data setiap tahun potensi pendapatan negara yang hilang adalah Rp14 triliun. Untuk mengatasinya, maka pembangunan industri pengolahan ikan di wilayah penangkap ikan akan didorong. Untuk meningkat produksi ikan menjadi 1,5 juta ton pertahun, maka armada tangkap ikan harus ditambah. Selain itu, pasar ikan modern harus dibangun di berbagai tempat. Potensi pendapatan negara dari itu saja bisa berkisar Rp 30-50 triliun.
"Dengan menambah armada tangkap dan budidaya kelautan, dihitung bisa menyerap 6,7 juta tenaga kerja baru, atau total 12,3 juta, menambah 5,6 juta tenaga kerja sektor itu yang sudah ada saat ini," demikian Arif.
[wid]
