Ada tujuh instruksi Presiden Susilo Bambang Yudhyono (SBY) yang dijelaskannya setelah rapat kabinet terbatas (Ratas) di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (3/7).
SBY jelaskan bahwa Ratas di Kantor Presiden membahas kesiapan Polri bersama TNI untuk mengemban tugas pengamanan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014.
Dia tegaskan, baik TNI dan Polri punya komitmen tinggi untuk menjaga netralitas. SBY mengaku tidak mengkhawatirkan lagi keseriusan Polri dan TNI menjaga netralitas.
Sedangkan tujuh instruksinya kepada Polri dan TNI adalah sebagai berikut:
Pertama, meminta jajaran Polri dan TNI tidak menganggap ringan situasi. Lebih baik siap hadapi kemungkinan apapun yang bisa terjadi.
"Bahwa dengan izin Allah tenyata situasi baik dan terkendali, kita syukuri. Tapi kalau ada gangguan tiba-tiba, negara siap merespons," tegas SBY.
Kedua, Polri dan TNI siap dan siaga di seluruh Tanah Air sebelum tanggal 9 Juli hingga beberapa hari setelah itu, atau hingga situasi benar-benar aman. Operasi pengamanan oleh pihak kepolisian harus terus berlangsung.
"Saya tidak ingin dengar alasan ketidaksiapan," terangnya.
Ketiga, SBY berharap jajaran kepolisian dan TNI mencegah dan menindak semua pelanggaran hukum. Misalnya, aksi kekerasan perusakan, pembakaran yang kemungkinan bisa terjadi dari siapapun, dan yang mungkin dilakukan pihak manapun.
Keempat, Polri mesti membantu penyelanggara pemilu. Menjaga Pilpres dari pelanggaran seperti politik uang, intimidasi kepada penduduk yang merdeka menentukan hak pilihnya.
Kelima, Polri dibantu TNI melakukan koordinasi dengan KPU, Bawaslu pusat dan daerah, pemerintah daerah dan kalangan media massa.
Keenam, SBY instruksikan Menko Polhukam memimpin dan mengendalikan langsung pengamanan Pilpres 2014.
"Ketujuh, saya sendiri akan memantau dan mengawasi proses pemungutan suara dan hari-hari sesudah itu. Bila negara perlu ambil tindakan untuk menjaga keamanan di Tanah Air, saya akan instruksikan," tegasnya.
[ald]
