Berita

ilustrasi/net

Pemimpin Mendatang Harus Tingkatkan Kualitas Demokrasi yang Sudah Dibangun SBY

RABU, 02 JULI 2014 | 21:23 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Presiden SBY sudah membangun kualitas demokrasi dengan cukup baik. Karena itu, pemimpin mendatang harus menjaga kualitas ini, dan jangan sambil ada keinginan untuk mengembalikan ke sistem demokrasi ala Orde Baru.

"Ke depan, siapapun yang terpilih harus justru membuat kualitas demokrasi lebih baik, dimana intitusionalisasi itu harus terkonsolidasi. Presiden terpilih, siapapun itu, harus bergerak lebih maju dari apa yang sudah dilakukan rejim SBY yang mempertahankan demokrasi," kata pengamat politik dari Universitas Nusa Cendana Kupang, Rudi Rohi, beberapa saat lalu (Rabu, 2/7).

Rudi mengingatkan, bila sistem politik kembali ke rezim ala Orde Baru yang otoriter maka jelas ini akan akan menimbulkan bencana. Sebab mayoritas rakyat Indonesia saat ini sudah sadar telah mengalami pengalaman buruk dengan sistem otoriter di Orde Baru. Dimana kemiskinan dirasakan puluhan tahun, penindasan di daerah, dan individu dimarginalkal tak bisa bersuara.  


"Sekarang kita sadar setiap satu suara pun penting menyuarakan aspirasinya. Kalau kita memaksakan otoritarianisme, negara ini akan pecah. Karena banyak daerah yang sudah merasakan buruknya otoritarianisme dan pasti melawan," tandasnya.

Menurut Rudi Rohi, wajar bila ada pemikir demokrasi yang sudah optimis selama dua periode kepemimpinan SBY menjadi khawatir dengan masa depan demokrasi Indonesia. Sebab mengembalikan ke praktik otoriter ala Orba akan memutus mata rantai hubungan rakyat dengan pemimpinnya.

"Karena belum ditemukan model lebih baik sebagai pengganti demokrasi. Makanya sederhana, apapun sebutannya, kalau hubungan rakyat dan calon pemimpin diputus mata rantainya, sejak saat itulah demokrasi itu mati, sejak saat itu legitimasi kedaulatan pemerintahan sudah tak ada," jelasnya. [ysa]

Populer

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

UPDATE

BPOM Terbitkan Aturan Baru untuk Penjualan Obat di Minimarket

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:01

Jaksa KPK Endus Ada Makelar Kasus dalam Kasus Bea Cukai

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:59

Kapolri Dianugerahi Tanda Kehormatan Adhi Bhakti Senapati

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:50

Komisi XIII DPR Desak LPSK Lindungi Korban Kasus Ponpes Pati

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:39

Pengembangan Koperasi di Luar Kopdes Tetap jadi Prioritas

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:20

AS Galang Dukungan PBB untuk Tekan Iran di Selat Hormuz

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:19

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Komdigi Lakukan Blunder Kuadrat soal Video Amien Rais

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:06

Menteri PU: Pejabat Eselon I Diisi Putra dan Putri Terbaik

Rabu, 06 Mei 2026 | 16:58

RI Jangan Lengah Meski Konflik Timur Tengah Mereda

Rabu, 06 Mei 2026 | 16:45

Selengkapnya