Berita

jokowi/net

Kekuatan Hati Rakyat yang Muak dengan Korupsi Jadi Energi Penggerak Jokowi

RABU, 02 JULI 2014 | 20:54 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Dalam menentukan pilihan, publik pasti menjadikan kasus-kasus korupsi sebagai preferensi. Sehingga dipastikan, capres yang dipilih adalah sosok yang terbebas dari koalisi yang rawan tersandera dengan kasus-kasus korupsi.

Demikian disampaikan Jurubicara Jokowi-JK, Hasto Kristiyanto. Pernyataan Hasto ini didasari dengan hasil survei yang menunjukkan bahwa 78 persen responden ingat terhadap kasus korupsi besar di negeri ini. Kuatnya memori rakyat tersebut tidak lain karena korupsi merupakan kejahatan kemanusiaan.

"Jika korupsi diberantas, maka setiap desa bisa menerima dana kebih dari Rp 1,4 miliar. Bahkan pendapatan gaji TNI, POLRI, dan PNS bisa naik dua kali lipat," kata Hasto beberapa saat lalu (Rabu, 2/7).


Menurut Hasto, cara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan aparat pemerintah secara simultan bisa diwujudkan dengan pemimpin yang sederhana, berpengalaman, tegas dalam prinsip, dan tidak punya beban masa lalu. Dan dalam hal ini, Jokowi sebagai pemimpin yang tidak memiliki beban, serta berbeda dengan Prabowo-Hatta yang kini bagaikan memimpin kapal besar yang penuh dengan gerbong persoalan masalah korupsi.

Bahkan, lanjut Hasto, belakangan ini Partai Demokrat yang punya kesempatan emas untuk membersihkan citranya dari masalah korupsi yang menimpa begitu massif ikut lenyap dengan bergabung ke poros koalisi kapal besar tersebut. Sebab ada dugaan bahwa penyelamatan kasus Century dan Hambalang menjadi motif utama sikap politiknya.

Dengan dinamika itu, kata dia, sangatlah tepat bahwa kapal rakyat pimpinan Jokowi yang dengan penuh keyakinan kini berlomba mencapai tujuan. Bagi Jokowi-JK, kekuatan hati rakyat yang begitu muak dengan korupsi adalah energi penggerak bagi kapal Jokowi.

"Layar pun terkembang dalam kesederhanaan dengan tali dan bentangan layar lebar menuju Indonesia yang lebih sejahtera, berdaulat dan mandiri," demikian Hasto. [ysa]

Populer

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

UPDATE

BPOM Terbitkan Aturan Baru untuk Penjualan Obat di Minimarket

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:01

Jaksa KPK Endus Ada Makelar Kasus dalam Kasus Bea Cukai

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:59

Kapolri Dianugerahi Tanda Kehormatan Adhi Bhakti Senapati

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:50

Komisi XIII DPR Desak LPSK Lindungi Korban Kasus Ponpes Pati

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:39

Pengembangan Koperasi di Luar Kopdes Tetap jadi Prioritas

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:20

AS Galang Dukungan PBB untuk Tekan Iran di Selat Hormuz

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:19

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Komdigi Lakukan Blunder Kuadrat soal Video Amien Rais

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:06

Menteri PU: Pejabat Eselon I Diisi Putra dan Putri Terbaik

Rabu, 06 Mei 2026 | 16:58

RI Jangan Lengah Meski Konflik Timur Tengah Mereda

Rabu, 06 Mei 2026 | 16:45

Selengkapnya