Kepala Sekolah SMA Negeri 68 Jakarta, Rudi Gunadi mengaku tak nyaman dengan aturan 18 rekening yang diberlakukan Pemprov DKI Jakarta.
Betapa tidak, ia harus mempertanggungjawabkan dana Operasional Pendidikan (BOP) sebesar Rp 320 juta yang dikucurkan setiap bulannya ke 18 rekening dimaksud. Belum lagi harus menghadapi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Padahal, dari Inspektorat DKI berpendapat sebaiknya sekolah diberikan satu rekening saja, bukan 18 rekening. Nanti tinggal menunggu laporan pertanggungjawab saja.
Ia ingat di tahun 2013 lalu, ada dua kepsek sebelum dirinya harus mengembalikan dana BOP sejumlah Rp 1,4 miliar. Jika dipikir-pikir, ia pribadi menilai lebih baik menjadi guru yang besaran Tunjangan Kerja Daerah (TKD) mencapai Rp 4 juta tiap bulan. Sementara sebagai kepsek, hanya mendapat tambahan tunjangan Rp 1 juta.
Ironisnya lagi, di 18 rekening BOP itu, tidak ada tunjangan bagi wakil kepsek, kepala lab, kepala perpustakaan, kepala konseling/BP, wali kelas, maupun pembimbing kegiatan ekstrakulikuler. Bahkan uang makan buat mereka ditiadakan.
"Jadi kepala sekolah harus memikirkan intensif untuk para guru yang mendapat tugas tambahan," ungkap Rudi saat berbincang dengan
Rakyat Merdeka Online di kantornya, SMA Negeri 68 Jakarta, Rabu (2/7).
Seluruh kepsek di DKI Jakarta akhirnya terpaksa membuat kegiatan fiktif agar dapat menggunakan dana BOP. Hal ini, kata Rudi, sudah dilaporkan ke kepala Dinas Pendidikan DKI.
"Kadisdik merasa terkejut karena baru mengetahuinya," jelas Rudi lagi.
Ia mewanti-wanti tahun ajaran baru nanti bisa-bisa tidak ada yang mau jadi wali kelas, guru pembina dan tugas tambahan lainnya karena ketiadaan tunjangan. Persoalan ini seyogyanya dipikirkan oleh Pemda agar jangan sampai mereka memperoleh honor dari hasil rekayasa-rekayasa anggaran belanja yang selama ini diterapkan oleh semua kepsek di DKI.
Di sisi lain, ia juga menyayangkan tidak adanya pembinaan
terhadap kepsek dalam penggunaan dan pertanggungjawaban dana BOP dari BPK.
"Sekarang ini seperti terjun ke dalam hutan belantara.
Kepala sekolah tidak pernah mendapat pembinaan dari BPK, sementara KPK saja ada," kritiknya.
Rudi mengaku sudah berbicara ke BPK agar memberikan penyuluhan ke sekolah-sekolah.Namun BPK beralasan tidak melakukan penyuluhan karena tidak ada divisinya.
"Ini ibarat guru yang tidak pernah mengajar, tahu-tahu bikin ujian," keluhnya.
Menurut dia, saat ini kepsek seperti orang yang harus siap masuk penjara. Padahal. semua itu untuk kegiatan sekolah termasuk makan guru-guru yang biasanya dalam bentuk katering setiap harinya.
[wid]
