Berita

jokowi/net

Jangan Anggap Remeh Voluntarisme Kubu Jokowi-JK

RABU, 02 JULI 2014 | 13:57 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Politisi Gerindra Pius Lustrilanang sepertinya sudah terbiasa dengan politik mobilisasi dan transaksional. Maka tak heran bila Pius meremehkan voluntarisme dalam politik.

"Kalau Pius tak percaya adanya volunterisme itu, sikap Pius tersebut telah membuka wajah asli bahwa mereka sudah terbiasa dengan politik mobilisasi dan transaksional sehingga gagal untuk melihat kemunculan voluntarisme," kata pengamat olitik dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Ari Dwipayana, beberapa saat lalu (Rabu, 2/7).

Menurut Ari, kesukarelawanan di kubu pasangan Jokowi-JK merupakan kelebihan dari Jokowi-JK yang mampu membangkitkan kesukarelawanan masyarakat. Ini juga menjadi bukti bahwa kubu Jokowi-JK sangat padat dengan relawan tanpa bendera partai dan berasal dari segala segmen sosial. Sedangkan kubu Prabowo-Hatta justru lebih kental bendera partai.


Kontras lain adalah volunterisme ditandai dengan keanekaragaman, bersifat terdesentralisasi, dan tersebar karena muncul dari inisiatif warga. Sementara politik mobilisasi-transaksional ditandai dengan keseragaman karena didorong oleh instruksi, komando dan terpusat.

"Volunterisme yang tumbuh dari warga pada saat Pilpres 2014 ini menegaskan kontras dengan politik transaksional alias politik wani piro yang justru berkembang kuat dalam sepuluh tahun terakhir," tegas Ari.

Lebih lanjut, dia menilai pernyataan yang meremehkan kesukarelawan justru menunjukkan bahwa ada politisi yang yakin dengan kekuatan uang besar yang dianggap akan mampu membeli dukungan pemilih. Hal demikian jelas berbahaya bagi demokrasi Indonesia karena kemenangan di pemilu akan dilakukan dengan kemampuan membeli partai, membeli suara pemilih, membeli penyelenggara, bahkan kemampuan membeli aparat.

Bagi Ari Dwipayana sendiri, volunterisme yang ditunjukkan Harry dan Abuanto, serta jutaan masyarakat lainnya pendukung Jokowi-JK, mengingatkannya lagi pada kesukarelawanan sejenis yang terjadi pada 1999. Saat itu, warga secara sukarela dan swadaya terlibat dalam politik elektoral seperti mengadakan atribut kampanye dengan biaya sendiri, membiayai aktivitas posko-posko secara gotong royong, sampai dengan sumbangan pada dapur umum.

Satu video berjudul "Harry van Yogya" diunggah oleh akun "Jakartanicus" ke YouTube, menggambarkan Harry dan Abuanto, menggenjot becak dari Yogyakarta menuju Jakarta. Start dari titik nol kilometer Yogyakarta pada 13 Juni, keduanya mengayuh becak masing-masing ke Jakarta sebagai bentuk dukungan untuk Jokowi-JK.

Di video itu, Pius mengeluarkan pernyataan dan menanggapinya. "Masyarakat sudah tidak mau keluar uang, yang ada adalah transaksi. Wani piro. Jika Anda ingin menggerakkan mesin, Anda harus punya oli, Anda harus punya bensin. Saya tidak percaya adanya volunterisme. Apa istimewanya?" kata Pius, yang juga anggota DPR asal Fraksi Partai Gerindra itu.

"Banyak orang cari sensasi sepanjang republik ini berdiri. Berjalan kaki, berjalan mundur, sama saja. Enggak ada istimewa. Dia menikmati, dia memang tukang becak. Jangan-jangan dengan begitu penghasilannya justru lebih banyak daripada genjot becak biasa," sambung Pius. [ysa]

Populer

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

UPDATE

BPOM Terbitkan Aturan Baru untuk Penjualan Obat di Minimarket

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:01

Jaksa KPK Endus Ada Makelar Kasus dalam Kasus Bea Cukai

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:59

Kapolri Dianugerahi Tanda Kehormatan Adhi Bhakti Senapati

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:50

Komisi XIII DPR Desak LPSK Lindungi Korban Kasus Ponpes Pati

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:39

Pengembangan Koperasi di Luar Kopdes Tetap jadi Prioritas

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:20

AS Galang Dukungan PBB untuk Tekan Iran di Selat Hormuz

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:19

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Komdigi Lakukan Blunder Kuadrat soal Video Amien Rais

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:06

Menteri PU: Pejabat Eselon I Diisi Putra dan Putri Terbaik

Rabu, 06 Mei 2026 | 16:58

RI Jangan Lengah Meski Konflik Timur Tengah Mereda

Rabu, 06 Mei 2026 | 16:45

Selengkapnya