Berita

ilustrasi/net

Dukungan Demokrat Malah Menambah Kesan Kuat Kapal Besar Bermasalah

SELASA, 01 JULI 2014 | 18:16 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Mungkin ada banyak alasan mengapa akhirnya Demokrat mendukung Prabowo-Hatta dalam Pilpres 2014. Namun di antara alasan itu mungkin karena kubu Demokrat panas dengan iklan salah satu program di MetroTv.

Demikian sindiran Jurubicara Jokowi-JK, Hasto Kristiyanto. Iklan yang dimaksud Hasto adalah iklan yang dibuat untuk mendidik rakyat, yaitu acara Sentilan Sentilun. Sindiran iklan tersebut membikin panas kubu Demokrat, lebih-lebih setelah Suryo Paloh dengan penuh semangat mendukung Jokowi.

Maka iklan Sentilan Sentilun yang menggunakan tiruan iklan "katakan tidak pada korupsi" pun menambah aroma dendam atas kritikan tajam tersebut. Sebab iklan "katakan tidak pada korupsi" merupakan iklan Demokrat secara masif pada Pemilu 2009. Menariknya, semua bintang iklan "katakan tidak pada korupsi" itu hampir menjadi tahanan KPK seperti Angeline Sondakh, Andi Malarangeng, dan Anas Urbaningrum.


"Hal itulah yang mungkin menjadi alasan mengapa akhirnya Demokrat mendukung Prabowo," kata Hasto beberapa saat lalu (Selasa, 1/7), sambil mengatakan kapal besar koalisi Prabowo-Hatta dipenuhi partai yang oknum kadernya, atau bahkan pimpinannya melekat berbagai persoalan seperti terkait lumpur Lapindo, korupsi impor daging, korupsi pencetakan al Qur'an, korupsi Haji, dan juga persoalan terkait dengan "pencurian patung-patung di Museum".

"Kasus Century dan Hambalang pun kini melengkapi berlabuhnya kapal besar penuh masalah tersebut," sambung Hasto lagi.

Namun demikian, bagi Hasto, pilpres kali ini menjadi semakin menarik sebab di satu sisi ada kubu yang memiliki modal besar, barisan die hard ala FPI, serta sama-sama senasib sepenanggungan terhadap berbagai persoalan penegakan hukum dan korupsi. Sementara di sisi lain ada kubu Jokowi-JK yang merupakan wujud kekuatan pergerakan rakyat yang punya semangat dan keyakinan akan ada perubahan. [ysa]

Populer

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

UPDATE

BPOM Terbitkan Aturan Baru untuk Penjualan Obat di Minimarket

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:01

Jaksa KPK Endus Ada Makelar Kasus dalam Kasus Bea Cukai

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:59

Kapolri Dianugerahi Tanda Kehormatan Adhi Bhakti Senapati

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:50

Komisi XIII DPR Desak LPSK Lindungi Korban Kasus Ponpes Pati

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:39

Pengembangan Koperasi di Luar Kopdes Tetap jadi Prioritas

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:20

AS Galang Dukungan PBB untuk Tekan Iran di Selat Hormuz

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:19

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Komdigi Lakukan Blunder Kuadrat soal Video Amien Rais

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:06

Menteri PU: Pejabat Eselon I Diisi Putra dan Putri Terbaik

Rabu, 06 Mei 2026 | 16:58

RI Jangan Lengah Meski Konflik Timur Tengah Mereda

Rabu, 06 Mei 2026 | 16:45

Selengkapnya