Berita

dipo alam/net

Bisnis

Seskab: Renegosiasi Gas Tangguh Sukses karena Leadership SBY

SELASA, 01 JULI 2014 | 14:47 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Pemerintah boleh bangga atas keberhasilan "memaksa" Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok (RRT) menaikkan harga ekspor Liquefied Natural Gas (LNG) Blok Tangguh, dari 3,3 dollar AS per MMBTU menjadi 8 dollar AS per MMBTU.

"Keberhasilan itu sekaligus menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi di Indonesia bukan otopilot, namun ada proses, perjuangan dan faktor leadership dari pemimpin negara," kata Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam, di ruang kerjanya, Selasa (1/7).

Ia memuji leadership Presiden SBY yang dihargai pemimpin RRT, baik dalam masalah Laut China Selatan maupun dalam renegosiasi harga LNG Tangguh.


"Tidak mudah bagi siapapun meyakinkan Pemerintah RRT untuk menaikkan harga bahan impor yang disepakati dalam kontrak, jika tidak memiliki leadership yang hebat sebagaimana dilakukan Presiden SBY," kata Seskab, dikutip dari situs resmi sekretariat kabinet.

Karena itu, Seskab Dipo Alam berharap agar Presiden RI mendatang memiliki sikap seperti Presiden SBY, yang memiliki kemampuan pengetahuan ekonomi yang tinggi, serta memiliki leadership yang dihargai oleh pemimpin negara lain.

China National Offshore Oil Corporation (CNOOC), perusahaan BUMN asal Republik Rakyat Tiongkok (RRT) setuju menaikkan harga beli gas Tangguh di Papua Barat ke Provinsi Fujian, Tiongkok. Harganya berubah dari 3,3 dollar AS per MBT menjadi 8 dollar AS per MMBTU.

"Harga gas Tangguh naik cukup signifikan dan tidak tetap, yaitu mengikuti harga minyak dunia. Ini menjadi good news untuk pemerintah ke depan,” kata Menteri ESDM, Jero Wacik, dalam keterangannya kepada wartawan di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Senin (30/6).

Kontrak penjualan gas Tangguh ke Tiongkok dilakukan pada era pemerintahan Presiden Megawati dengan harga awal 2,4 dollar AS per MMBTU. Setelah melalui negosiasi, pada 2006, pemerintahan RRT bersedia menaikkan harga beli gas Tangguh menjadi 3,3 dolar AS per MMBTU. [ald]

Populer

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

KPK Gelar OTT di Kabupaten Kuantan Singingi Riau

Senin, 29 Juni 2026 | 15:05

Dianggap Sakit Jiwa, Ini Jawaban KPK Soal Tuntutan Ringan Bos Blueray

Jumat, 26 Juni 2026 | 14:45

UPDATE

RT/RW Didorong Jadi Garda Terdepan Pencegahan Narkoba

Senin, 06 Juli 2026 | 14:25

PKS Minta Kader di Daerah Dorong Perda Larang Kampanye LGBTQ

Senin, 06 Juli 2026 | 14:23

Bantah Isu PHK, Agrinas Palma Klaim Bakal Rekrut Lebih dari 20 Ribu Pekerja

Senin, 06 Juli 2026 | 14:13

Israel Berambisi Ciptakan Senjata Laser untuk Perang Antariksa

Senin, 06 Juli 2026 | 13:59

66 Negara Ini Melarang Homoseksual, Termasuk Indonesia

Senin, 06 Juli 2026 | 13:57

Perpres soal LGBTQ Sejalan dengan Aspirasi Mayoritas Rakyat

Senin, 06 Juli 2026 | 13:51

Kubu Jokowi Nilai Praperadilan Kedua Roy Suryo Upaya Mengulur Persidangan

Senin, 06 Juli 2026 | 13:49

Bank Mandiri Dorong Penguatan Ekosistem Ekonomi Perempuan di Jawa Tengah

Senin, 06 Juli 2026 | 13:40

Kudeta Halus terhadap Calon Presiden

Senin, 06 Juli 2026 | 13:36

Tersangka Pemberi Suap Bupati Langkat Masih di Rutan Polda Sumut, KPK Perkuat Bukti

Senin, 06 Juli 2026 | 13:27

Selengkapnya