Berita

shinzo abe/net

Global

Jepang Siap Perbaharui Larangan Militer Sejak Perang Dunia II

SELASA, 01 JULI 2014 | 14:10 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Kabinet Jepang siap melakukan perubahan penting dalam kebijakan keamanannya dengan mengakhiri larangan militer untuk melakukan pertempuran di luar negeri pada Selasa (7/1).

Jepang diketahui mengadopsi konstitusi pasifis setelah menyerah di Perang Dunia II. Sejak itu, pasukannya tidak pernah terlibat dalam pertempuran di luar negeri dan hanya sebagian kecil pasukannya yang diijinkan terlibat dalam operasi penjaga perdamaian PBB.

Di bawah konstitusinya, Jepang melarang penggunaan kekerasan untuk menyelesaikan konflik, kecuali dalam kasus untuk membela diri.


Namun Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe melakukan upaya untuk memperbaharui larangan tersebut dengan melakukan interpretasi hukum yang memungkinkan adanya pertahanan diri kolektif dengan sekutu.

Abe menyebut hal itu perlu dilakukan untuk beradaptasi dengan lingkungan keamanan yang berubah di kawasan Asia Pasifik.

Langkah tersebut mulai diambil Abe di bulan Mei setelah panel penasihatnya merilis laporan yang merekomendasikan adanya perubahan undang-undang pertahanan.

Dalam rekomendasinya, panel Abe menyebut Jepang dimungkinkan untuk melakukan pembelaan diri kolektif demi memastikan bahwa kekuasaan tidak disalahgunakan.

Hak membela diri secara kolektif dienarkan di bawah hukum internasional. Namun Jepang selama ini tidak bisa menggunakan hak tersebut karena batasan konstitusional.

Dikabarkan BBC, setelah kabinnet menyetujui langkah Abe tersebut, maka revisi hukum harus disetujui oleh parlemen. Dengan melakukan reinterpretasi konstitusi Abe sekaligus menghindari keutuhan untuk melakukan referendum publik.

Keputusan Abe itu tetap dijalankan di tengah kontroversi di dalam negeri Jepang itu sendiri. Pada Minggu (29/6), seorang pria paruh baya menyuarakan kritiknya atas tindakan Abe tersebut dan melakukan aksi bakar diri.

Bukan hanya itu, pada Senin (30/6), ribuan orang melakukan aksi protes di Tokyo menentang perubahan yang dilakukan Abe. [mel]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

UPDATE

Tok! BI Naikkan Suku Bunga ke Level 6 Persen

Rabu, 18 November 2026 | 14:33

Kepemimpinan Baru IKA-PMII, Juri Ardiantoro Tekankan Kerja Strategis dan Berdampak

Rabu, 18 November 2026 | 14:29

KPK Panggil Direktur Anak Usaha PT Intiland Development Tbk di Kasus Bea Cukai

Rabu, 18 November 2026 | 14:18

Raih Penghargaan AMH 2026, Kemenag Perkuat Layanan Informasi Digital

Rabu, 18 November 2026 | 14:13

Biaya Admin BCA Naik Mulai Januari 2027, Simak Daftar Tarif Baru Seluruh Jenis Kartu

Rabu, 18 November 2026 | 14:03

Komisi IV DPR Tolak Pemindahan Badak Jawa dari Banten!

Rabu, 18 November 2026 | 13:50

Fenomena Parpol Kompak Tak Usulkan Cawapres Jadi Sorotan

Rabu, 18 November 2026 | 13:43

Dasco Pimpin Rapat Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU Perampasan Aset

Rabu, 18 November 2026 | 13:39

3.404 Jembatan Garuda Selesai Dibangun, TNI AD Kebut Sisa Target 2026

Rabu, 18 November 2026 | 13:24

Investasi Harus Aman, Aspirasi Tetap Dalam Koridor Hukum

Rabu, 18 November 2026 | 13:23

Selengkapnya