Kebijakan Dinas Pendidikan DKI melarang kegiatan pecinta alam di seluruh SMA di wilayah ibukota dipandang bukan kebijakan yang mendidik. Justru, dengan keputusan itu menjerumuskan kegiatan pecinta alam menjadi tak terkendali.
Ketua Umum Organisasi Pemuda Pecinta Alam TRAMP (Top Ranger And Mountain Pathfinder), Hendrata Yudha menyesalkan kebijakan yang terkesan sangat reaktif tersebut karena diambil menyusul jatuhnya korban jiwa ketika sedang mengikuti pendidikan pecinta alam SMA 3 Jakarta.
"Kejadian di SMA 3 itu kan kasuistis, sehingga tidak bisa dipukul rata kegiatan pecinta alam membahayakan dan menimbulkan korban jiwa sampai harus dilarang semuanya," kata Hendrata Yudha, yang pernah menjadi ketua pecinta alam SMA 37, Tebet, Jakarta Selatan.
TRAMP adalah organisasi pecinta alam yang berbasis di Jakarta, dan sejak tahun 1975 banyak melakukan pelatihan kegiatan pecinta alam kepada siswa-siswa SMA di DKI Jakarta.
Hendrata yang telah bergiat di pecinta alam sejak 29 tahun lalu, khawatir dengan pelarangan itu. Sebab, anak-anak muda yang berminat pada kegiatan pecinta alam selalu tinggi setiap tahunnya. Jika mereka tidak disalurkan dengan bimbingan yang benar, akan muncul rangkaian efek kecelakaan selama kegiatan pecinta.
"Remaja ini sifatnya selalu ingin tahu dan ingin tantangan, kalau mereka dilepas petualangan tanpa bekal pendidikan pecinta alam yang memadai, mereka cenderung kurang waspada sehingga bisa terjadi kecelakaan di alam bebas," kata pemilik sertifikat penyelam mahir ini.
Pemda DKI seharusnya membuka lebar-lebar kegiatan pecinta alam, sambil memberikan dukungan kepada generasi muda. Pecinta alam merupakan kegiatan ekstrakurikuler yang bermanfaat membentuk karakter pemuda yang disiplin, cinta negara dan berwawasan kebangsaan.
"Jangan lupa, kedua calon presiden kita, Jokowi adalah anggota aktif pecinta alam di UGM, begitu Prabowo yang sangat mendukung kegiatan pecinta alam dengan menjadi Ketua Ekspedisi Mount Everest," demikian Hendrata.
[wid]
