Berita

ahmad basarah/net

Tak Sesuai Fakta Bila Elektabilitas Jokowi Disebut Stagnan

MINGGU, 29 JUNI 2014 | 18:53 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Di berbagai daerah di Indonesia, respon dan dukungan langsung dari masyarakat kepada Jokowi-JK begitu besar dan luas. Kehadiran Jokowi mendapat sambutan yang luar biasa hebatnya.

Karena itu, anggota Tim Kampanye Nasional Jokowi-JK, Ahmad Basarah, yang sering berkampanye keliling Indonesia bersama Jokowi dan menyaksikan langsung antusiasme publik, menilai aneh bila elektabilitas Jokowi disebut tidak pernah meningkat sebagaimana disebutkan beberapa lembaga survei. Basarah sendiri menghargai hasil survei yang dilaporkan beberapa lembaga survei akhir-akhir ini.

"Namun, terhadap hasil survei yang melaporkan perolehan suara Jokowi-JK hanya selisih 3 atau 4 persen lebih banyak dari Prabowo-Hatta sangat tidak sesuai dengan fakta lapangan," kata Basarah kepada Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Minggu, 29/6).


Wakil Sekjen PDI Perjuangan ini menduga skenario kecurangan pilpres telah dimulai. Konspirasi kecurangan pilpres akan dilakukan secara terencana, terstruktur dan masif. "Dan sangat mungkin kecurangan dimulai dari rekayasa pembentukan opini dengan memanfaatkan lembaga-lembaga survei yang akan dibayar untuk mengumumkan hasil survei yang semakin menurunkan elektabilitas Jokowi-JK," kata Basarah.

Menurutnya, rekayasa hasil survei tersebut akan merekayasa persepsi publik secara masif. Persepsi publik yang telah terbentuk secara masif tersebut akan ditindaklanjuti dengan rekayasa rekapitulasi suara hasil pilpres.

"Pengalaman pahit proses pemungutan suara pemilu legislatif kemarin masih belum hilang dari ingatan kita. Kecurangan dalam pelaksanaan pileg mulai dari pencoblosan, penghitungan dan rekapitulasi suara yang melibatkan oknum-oknum penyelenggara pemilu yang sebagian besar masih bertugas kembali dalam pemilu presiden ini," tambah anggota Komisi III DPR-RI itu.

Dengan kata lain, menurut Basarah, telah tersedia instrumen yang akan digunakan untuk melakukan berbagai praktek kecurangan dalam pilpres yang akan datang.

"Kami mendesak agar KPU dan Bawaslu berani bertindak progresif dan berani mengambil resiko demi menyelamatkan proses pilpres yang demokratis dan bermartabat. Mari kita selamatkan demokrasi Indonesia," tandasnya. [ysa]

Populer

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

UPDATE

BPOM Terbitkan Aturan Baru untuk Penjualan Obat di Minimarket

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:01

Jaksa KPK Endus Ada Makelar Kasus dalam Kasus Bea Cukai

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:59

Kapolri Dianugerahi Tanda Kehormatan Adhi Bhakti Senapati

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:50

Komisi XIII DPR Desak LPSK Lindungi Korban Kasus Ponpes Pati

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:39

Pengembangan Koperasi di Luar Kopdes Tetap jadi Prioritas

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:20

AS Galang Dukungan PBB untuk Tekan Iran di Selat Hormuz

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:19

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Komdigi Lakukan Blunder Kuadrat soal Video Amien Rais

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:06

Menteri PU: Pejabat Eselon I Diisi Putra dan Putri Terbaik

Rabu, 06 Mei 2026 | 16:58

RI Jangan Lengah Meski Konflik Timur Tengah Mereda

Rabu, 06 Mei 2026 | 16:45

Selengkapnya