Berita

Jokowi

Istilah 'Revolusi Mental' Jokowi Sudah Lama Dipakai Komunis untuk Mendobrak Ajaran Agama

JUMAT, 27 JUNI 2014 | 16:57 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Istilah 'revolusi mental', yang sekarang digembar-gemborkan Jokowi, memang sudah lama didengungkan gerakan sosialis-komunis di kawasan Eropa untuk mendobrak kungkungan ajaran agama. Karena dogmatisme agama dianggap menghambat kemajuan peradaban.

"Maka lahirlah 'revolusi mental' untuk membebaskan masyarakat. Karl Marx sendiri menganggap agama sebagai candu,” jelas peneliti Pusat Kajian Politik Islam dan Pancasila, Habib Alatas, Jum’at (27/6).

Istilah 'revolusi mental' juga digunakan pendiri Partai Komunis China yang bernama Chen Duxiu bersama rekannya Li Dazhao. Istilah itu ditujukan untuk mencuci otak kaum buruh dan petani dalam rangka menentang kekaisaran China.


Sedangkan di Indonesia, istilah ini mulai dipakai tokoh PKI Ahmad Aidit, anak dari Abdullah Aidit, yang mengganti namanya menjadi Dipa Nusantara Aidit  alias DN Aidit.

Lebih Habib menjelaskan, ketika Aidit ditanya oleh ayahnya terkait perubahan nama itu, ia menjawab karena alasan revolusi mental. Bagi Aidit, revolusi mental harus dimulai dengan mengganti hal-hal yang dianggap menghambat pergerakan, termasuk nama “Ahmad” yang berbau Islam.

Namun, soal apakah Jokowi terinspirasi atau mau menjiplak pemikiran Sosialis-Komunis soal 'revolusi mental' itu, dia mengaku tak tahu.  "Entahlah, harus tanya Jokowi," kata Habib.

Namun yang jelas, menurutnya, Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon  yang pertama kali menyebutkan revolusi mental identik dengan komunisme, tidak salah. "Penelusuran akar istilah secara historis benar,” terangnya.

Karena itu, ia menyayangkan jika ada sebagian pihak yang terlalu reaktif dengan pernyataan Fadli Zon di akun twitter pribadinya itu. Reaksi itu menunjukkan yang bersangkutan tak paham sejarah pemikiran dan pergerakan komunisme. “Secara konsep, 'revolusi mental' ala Jokowi nggak ada apa-apanya dibanding 'revolusi mental' komunisme yang sangat ideologis,” jelas Habib.

Baginya, 'revolusi mental' Jokowi dangkal dan tidak jelas. Ini karena gagasan itu tidak didasarkan pada kerangka berpikir yang sistematik dan rigid. “Landasan ontologisnya ngambang, hanya jargon aja,” tandasanya.

Fadli Zon sebelumnya mengatakan, istilah 'revolusi mental' kental bernuansa ideologi komunisme. Dia mengatakan itu saat menanggapi tudingan bahwa Prabowo Subianto adalah seorang fasis. "Indonesia tak ada hubungannya dengan NAZI, yang ada dengan komunis. Nah, 'revolusi mental' punya akar kuat tradisi paham komunis," ujar Fadli Zon dalam akun Twitternya.

Dia menjelaskan, Karl Marx menggunakan istilah 'revolusi mental' dalam satu bukunya "Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte" yang terbit tahun 1869. Revolusi mental juga menjadi tujuan dari "May Four Enlightenment Movement" (Gerakan 4 Mei, yang menjadi perlawanan rakyat pertama untuk menentang kekuasaan kekaisaran) di China 1919. Gerakan itu, diprakarsai Chen Duxui, pendiri Partai Komunis Cina (PKC).

"Aidit PKI, menghilangkan nama Achmad dari nama depannya, dan menggantinya dengan Dipa Nusantara (DN) dengan alasan revolusi mental, yaitu menghapus (nama) berbau agama," tandasnya. [zul]

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Lie Putra Setiawan, Mantan Jaksa KPK Dipercaya Pimpin Kejari Blitar

Selasa, 13 Januari 2026 | 00:04

Pemangkasan Produksi Batu Bara Tak Boleh Ganggu Pasokan Pembangkit Listrik

Selasa, 13 Januari 2026 | 00:00

Jaksa Agung Mutasi 19 Kajari, Ini Daftarnya

Senin, 12 Januari 2026 | 23:31

RDMP Balikpapan Langkah Taktis Perkuat Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional

Senin, 12 Januari 2026 | 23:23

Eggi Sudjana-Damai Hari Lubis Ajukan Restorative Justice

Senin, 12 Januari 2026 | 23:21

Polri dan TNI Harus Bersih dari Anasir Politik Praktis!

Senin, 12 Januari 2026 | 23:07

Ngerinya Gaya Korupsi Kuota Haji

Senin, 12 Januari 2026 | 23:00

Wakapolri Tinjau Pembangunan SMA KTB Persiapkan Kader Bangsa

Senin, 12 Januari 2026 | 22:44

Megawati: Kritik ke Pemerintah harus Berbasis Data, Bukan Emosi

Senin, 12 Januari 2026 | 22:20

Warga Malaysia Ramai-Ramai Jadi WN Singapura

Senin, 12 Januari 2026 | 22:08

Selengkapnya