Berita

joko widodo/net

Politik

Revolusi Mental Jokowi Bersendikan Pancasila

JUMAT, 27 JUNI 2014 | 09:47 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Revolusi mental yang diusung Jokowi bersendikan Pancasila dan kepribadian Indonesia. Kebijakan yang diusung Jokowi pun lebih berpihak pada petani, guru dan pedagang pasar yang merupakan pelaksanaan sila kemanusiaan dan keadilan.

Demikian disampaikan Jurubicara Tim Pemenangan Jokowi-JK, Hasto Kristiyanto, beberapa saat lalu (Jumat, 27/6). Hasto pun mengatakan, karakter Jokowi yang saleh dan merakyat adalah cermin pemahaman Ketuhanan Yang Maha Esa dan kemanusiaan. Sementara diterimanya Jokowi oleh seluruh lapisan masyarakat adalah cermin semangat Persatuan Indonesia.

"Sedangkan kemampuannya menyelesaikan masalah dengan cara berdialog dan menghormati rakyat kecil adalah cermin musyawarah mufakat," kata Hasto.


Karena itulah, kata dia, revolusi mental adalah gagasan original Jokowi yang menyatu dengan apa yang dibutuhkan rakyat Indonesia saat ini. Lebih-lebih, dengan melihat merosotnya disiplin nasional, penyakit korupsi di seluruh lapisan, kemiskinan keteladanan dari elit dan melunturnya kebanggaan sebagai bangsa.

"Pak Jokowi meyakini bahwa dengan revolusi mental, Indonesia bisa melesat jauh meninggalkan Singapura dan Malaysia. Dengan revolusi mental kita tidak akan lagi dilecehkan sebagai bangsa. Sebab yang didorong adalah karakter, kepribadian, produktivitas dan daya saing. Ini bagian dari nation and character building," jelasnya.

Karena itulah, lanjut Hasto, tuduhan Fadli Zon bahwa Revolusi Mental merupakan gagasan komunis ala Jokowi bukan hanya tembakan tanpa dasar, namun itu merupakan pukulan dan tembakan bagi dirinya sendiri.

"Mengapa? Sebab Fadli Zon lah yang justru mengidentikkan dirinya dengan Komunisme Karl Marx," kata Hasto, sambil mengatakan, spiritualitas Fadli Zon dengan simbol ziarahnya ke makam Karl Marx sebenarnya sudah menunjukkan siapa pengagum komunis, dan siapa pemegang Pancasila dengan sila Ketuhanannya. [rus]

Populer

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

UPDATE

BPOM Terbitkan Aturan Baru untuk Penjualan Obat di Minimarket

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:01

Jaksa KPK Endus Ada Makelar Kasus dalam Kasus Bea Cukai

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:59

Kapolri Dianugerahi Tanda Kehormatan Adhi Bhakti Senapati

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:50

Komisi XIII DPR Desak LPSK Lindungi Korban Kasus Ponpes Pati

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:39

Pengembangan Koperasi di Luar Kopdes Tetap jadi Prioritas

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:20

AS Galang Dukungan PBB untuk Tekan Iran di Selat Hormuz

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:19

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Komdigi Lakukan Blunder Kuadrat soal Video Amien Rais

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:06

Menteri PU: Pejabat Eselon I Diisi Putra dan Putri Terbaik

Rabu, 06 Mei 2026 | 16:58

RI Jangan Lengah Meski Konflik Timur Tengah Mereda

Rabu, 06 Mei 2026 | 16:45

Selengkapnya