PM Irak Enggan Buat Pemerintahan Gabungan

Perdana Menteri Irak Nouri Maliki menolak permintaan untuk membentuk pemerintahan keselamatan nasional untuk membantu menghentikan serangan yang dipimpin oleh militan sunni yang terjadi dua pekan terakhir.

Pada Rabu (25/6) ia menyebut permintaan tersebut merupakan kudeta terhadap konstitusi dan upaya untuk mengakhiri demokrasi di Irak.

Sebelumnya, seperti dikabarkan CNN, Amerika Serikat menyebut Maliki memerlukan pemerintahan yang dapat mewakili semua kelompok agama serta etnis.

Pasukan pemerintah sendiri telah mampu mengambil kembali sejumlah wilayah yang sebelumnya diduduki oleh kelompok ISIL.

Di Irak sendiri, lebih dari 100 penasihat militer Amerika Serikat telah dikerahkan untuk membantu pasukan Irak. [mel]