Anggota DPD: Tetangga Tidak Akan Ganggu Kalau Perbatasan Diurus

Dua capres tidak memperhatikan isu daerah perbatasan dalam visi misinya. Padahal, isu perbatasan sangat penting terutama soal kesejahteraan masyarakat di sana. Kalau mereka tidak sejahtera dan kemudian frustrasi, NKRI bisa terancam.

Demikian dikatakan Senator DPD, Intsiawati Ayus, dalam dialog kenegaraan "Ketahanan nasional  terbaik adalah kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, benarkah?" di gedung DPD, Jakarta, Rabu (25/6).

Pembicara lainnya adalah pengajar hubungan internasional Universitas Bina Nusantara, Tirta Nugraha Mursitama; pengajar ekonomi Universitas Indonesia, Fithra Faisal Hastiadi; dan peneliti politik LIPI, Ganewati Wuryandari.

"Apa kita akan kehilangan wilayah lagi, seperti Sipadan dan Ligitan? Sementara Malaysia di perbatasan sudah membangun apa saja meski pulau itu belum jelas yang kemudian diklaim miliknya dan menang di PBB. Hal itu terjadi karena Malaysia  sudah membangun wilayah itu. Jadi, kemakmuran dan kesejahteraan rakyat di perbatasan harus diperhatikan," kata Intsiawati Ayus yang mewakili Riau.

Menurut Ayus, kebijakan pemerintah pusat dan daerah pun belum ada yang berpihak pada daerah perbatasan. Kebijakan itu tidak menyentuh semua sektor, sehingga wajar kalau rakyat di perbatasan tergantung daerah tetangga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

"Ibarat rumah, kalau rumah sendiri sudah bagus, kuat, dan semua kebutuhan pokok terpenuhi, maka tetangga pun tak akan berani mengganggu, mencaplok," ujarnya.

Dia melihat ketidakpedulian tercermin selama ini dari kebijakan politik pemerintah. Maka, Ayus  tidak percaya dengan angka-angka yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait pertumbuhan ekonomi atau jumlah rakyat miskin. [ald]