Ahok Lebih Senang Diganjar Opini Disclaimer dari BPK DKI

Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki berharap mendapat opini disclaimer dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) DKI terkait pengelolaan keuangan Pemprov DKI tahun anggaran 2013.

"Makanya saya lebih senang dia enggak menyatakan pendapat (disclaimer) untuk DKI ini biar di audit semua dan dijadikan standar bagi daerah lainnya, standar baru di Indonesia," ujar pria yang akrab disapa Ahok ini di Balaikota, Jakarta Pusat, Rabu (25/6).

Penilaian BPK juga nantinya digunakan sebagai pijakan pengelolaan keuangan Pemprov DKI agar lebih baik lagi. Ia berharap BPK melakukan audit besar-besaran sehingga kesalahan sekecil apapun yang sulit ditemukan lembaga lain dapat terdeteksi.

"Makanya, istilahnya saya mau panas-panasin biar sampai lubang jarum sekecil apapun dicari, ketemu semua. Orang semuanya menyatakan tidak berpendapat (disclaimer)," tegas Ahok.

Sebelumnya, BPK RI menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan (LK) Pemprov DKI Jakarta kepada Ketua DPRD DKI, Ferrial Sofyan dalam Rapat Paripurna Istimewa di Gedung DPRD DKI, Jumat (20/6) siang.

Dalam laporan tersebut, ternyata LK DKI tahun 2013 lalu menurun satu tingkat dari Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Padahal dua tahun terakhir DKI menduduki posisi WTP-Dengan Paragraf Penjelas. Artinya, di era kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, prestasi Jakarta tak henti-hentinya menurun. Dari temuan itu diketahui, potensi kerugian daerah senilai Rp 1,33 triliun, kekurangan penerimaan daerah Rp 95,01 miliar dan temuan 3E atau pemborosan sebesar Rp 23,13 miliar.[wid}