Menlu AS Kunjungi Baghdad, Tanda Lengsernya PM Irak?

Menindaklanjuti konflik yang terjadi di Irak, Amerika Serikat (AS) mengirim Menteri Luar Negeri John Kerry ke Baghdad (Senin, 23/6).

Kedatangan Kerry itu dilakukan untuk menekan Perdana Menteri Irak Nuri al-Maliki agar dapat membentuk pemerintahan yang lebih inklusif dalam menanggapi pemberontakan kelompok militan Sunni yang tergabung dalam Islamic State of Iraq in the Levant (ISIL) di wilayah utara dan barat Irak.

Dalam kunjungannya tersebut, menurut keterangan dari juru bicara Kementerian Luar Negeri Jen Psaki, Kerry juga akan membahas soal tindakan yang dilakukan AS untuk membantu Irak dalam mengadapi konflik tersebut. Kerry akan mendesak para pemimpin Irak agar dapat segera bergerak maju membentuk pemerintahan yang dapat mewakili seluruh kepentingan rakyat.

Sejak menarik diri pada 2011 lalu, AS kerap menggelontorkan bantuan militer untuk membantu Irak melawan konflik ataupun kekerasan yang terjadi dari kelompok-kelompok ekstrimis.

Dalam konflik yang terjadi baru-baru ini, AS juga telah mengirimkan hingga 300 pasukan khusus sebagai penasihat. Pasukan tersebut bertugas menahan serangan udara ataupun darat.

Datangnya Kerry ke Irak sekaligus meredam kekhawatiran AS bahwa apabila kepemimpinan Maliki semakin memburuk, maka gelombang pemberontakan dapat menjadi lebih besar.

Pada Minggu (22/6) Kerry menyebut bahwa AS tidak akan menentukan siapa yang harus memimpin Irak, namun ia mencatat adanya ketidakpuasan di antara orang-orang Kurdi, Sunni dan Syiah atas kepemimpinan Maliki.

Karena itu, AS ingin memastikan bahwa pemimpin Irak harusnya orang yang dapat mewakili semua golongan tersebut.
 
Warga Irak sendiri baru membentuk pemerintahan baru setelah pemilu legislatif yang digelar April lalu.

Pejabat-pejabat AS sendiri telah menyampaikan keterbukannya bila Maliki lengser dari kursi Perdana Menteri. Hal itu telah disampaikan dalam bahasa diplomatik kepada para pemimpin Irak.

Hal itu muncul dalam pertemuan terakhir Maliki dengan pejabat-pejabat AS. Menurut sumber yang dikutip Reuters, diplomat-diplomat AS telah memberitahu Maliki bahwa ia harus bisa rela melepaskan jabatannya bila tidak berhasil mengumpulkan suara mayoritas di parlemen pada masa jabatannya di periode ketiga. [mel]