Berita

john kerry/net

Global

Menlu AS Kunjungi Baghdad, Tanda Lengsernya PM Irak?

SENIN, 23 JUNI 2014 | 16:33 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Menindaklanjuti konflik yang terjadi di Irak, Amerika Serikat (AS) mengirim Menteri Luar Negeri John Kerry ke Baghdad (Senin, 23/6).

Kedatangan Kerry itu dilakukan untuk menekan Perdana Menteri Irak Nuri al-Maliki agar dapat membentuk pemerintahan yang lebih inklusif dalam menanggapi pemberontakan kelompok militan Sunni yang tergabung dalam Islamic State of Iraq in the Levant (ISIL) di wilayah utara dan barat Irak.

Dalam kunjungannya tersebut, menurut keterangan dari juru bicara Kementerian Luar Negeri Jen Psaki, Kerry juga akan membahas soal tindakan yang dilakukan AS untuk membantu Irak dalam mengadapi konflik tersebut. Kerry akan mendesak para pemimpin Irak agar dapat segera bergerak maju membentuk pemerintahan yang dapat mewakili seluruh kepentingan rakyat.


Sejak menarik diri pada 2011 lalu, AS kerap menggelontorkan bantuan militer untuk membantu Irak melawan konflik ataupun kekerasan yang terjadi dari kelompok-kelompok ekstrimis.

Dalam konflik yang terjadi baru-baru ini, AS juga telah mengirimkan hingga 300 pasukan khusus sebagai penasihat. Pasukan tersebut bertugas menahan serangan udara ataupun darat.

Datangnya Kerry ke Irak sekaligus meredam kekhawatiran AS bahwa apabila kepemimpinan Maliki semakin memburuk, maka gelombang pemberontakan dapat menjadi lebih besar.

Pada Minggu (22/6) Kerry menyebut bahwa AS tidak akan menentukan siapa yang harus memimpin Irak, namun ia mencatat adanya ketidakpuasan di antara orang-orang Kurdi, Sunni dan Syiah atas kepemimpinan Maliki.

Karena itu, AS ingin memastikan bahwa pemimpin Irak harusnya orang yang dapat mewakili semua golongan tersebut.
 
Warga Irak sendiri baru membentuk pemerintahan baru setelah pemilu legislatif yang digelar April lalu.

Pejabat-pejabat AS sendiri telah menyampaikan keterbukannya bila Maliki lengser dari kursi Perdana Menteri. Hal itu telah disampaikan dalam bahasa diplomatik kepada para pemimpin Irak.

Hal itu muncul dalam pertemuan terakhir Maliki dengan pejabat-pejabat AS. Menurut sumber yang dikutip Reuters, diplomat-diplomat AS telah memberitahu Maliki bahwa ia harus bisa rela melepaskan jabatannya bila tidak berhasil mengumpulkan suara mayoritas di parlemen pada masa jabatannya di periode ketiga. [mel]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

UPDATE

Tok! BI Naikkan Suku Bunga ke Level 6 Persen

Rabu, 18 November 2026 | 14:33

Kepemimpinan Baru IKA-PMII, Juri Ardiantoro Tekankan Kerja Strategis dan Berdampak

Rabu, 18 November 2026 | 14:29

KPK Panggil Direktur Anak Usaha PT Intiland Development Tbk di Kasus Bea Cukai

Rabu, 18 November 2026 | 14:18

Raih Penghargaan AMH 2026, Kemenag Perkuat Layanan Informasi Digital

Rabu, 18 November 2026 | 14:13

Biaya Admin BCA Naik Mulai Januari 2027, Simak Daftar Tarif Baru Seluruh Jenis Kartu

Rabu, 18 November 2026 | 14:03

Komisi IV DPR Tolak Pemindahan Badak Jawa dari Banten!

Rabu, 18 November 2026 | 13:50

Fenomena Parpol Kompak Tak Usulkan Cawapres Jadi Sorotan

Rabu, 18 November 2026 | 13:43

Dasco Pimpin Rapat Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU Perampasan Aset

Rabu, 18 November 2026 | 13:39

3.404 Jembatan Garuda Selesai Dibangun, TNI AD Kebut Sisa Target 2026

Rabu, 18 November 2026 | 13:24

Investasi Harus Aman, Aspirasi Tetap Dalam Koridor Hukum

Rabu, 18 November 2026 | 13:23

Selengkapnya