Berita

Politik

Jubir JK: PPATK Harus Telusuri Transaksi Tanoesodibjo Prabowo-Hatta

JUMAT, 20 JUNI 2014 | 17:08 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

RMOL. Kubu Jokowi-JK mendesak Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menelusuri adanya transaksi besar-besaran saham perusahaan milik Hari Tanoe yang mengatasnamakan capres-cawapres Prabowo-Hatta.

"PPATK pun harus proaktif untuk menelusuri asal-usul dan transaksi yang sangat bernilai politis tersebut. Jangan sampai transaksi tersebut sebagai awal penggelontoran dana untuk pemenangan pilpres,"  ujar Jubir cawapres JK, Poempida Hidayatulloh dalam keterangan pers yang dipancarluaskan kepada wartawan melalui pesan blackberry (Jumat, 20/6).

Diberitakan sebelumnya, nama Prabowo Subianto-Hatta Rajasa sempat muncul dalam susunan pemegang saham kelompok usaha MNC. Dalam terminal Bloomberg, layanan data finansial dari Bloomberg LLP yang dilanggan oleh sekuritas dan perusahaan terbuka, nama keduanya muncul dengan entitas bernama Tanoesoedibjo Prabowo-Hatta.


Nama entitas Tanoesoedibjo Prabowo-Hatta muncul dalam empat saham kelompok usaha Grup Media Nusantara Citra (MNC). Munculnya nama itu sempat menjadi perbincangan ramai di kalangan perusahaan efek, kemarin. Setelah itu, entitas Tanoesoedibjo Prabowo-Hatta mendadak hilang dalam daftar susunan pemegang saham di empat perusahaan Grup MNC di terminal Bloomberg. Berdasarkan tampilan data pada terminal Bloomberg, Kamis pukul 16.00 WIB, nama Tanoesoedibjo Prabowo-Hatta tidak tampak lagi dalam daftar susunan pemegang saham PT MNC Investama Tbk. (BHIT), PT MNC Land Tbk. (KPIG), PT Global Mediacom Tbk. (BMTR), dan PT Media Nusantara Citra Tbk. (MNCN).

Ditambahkan Poempida, jangan sampai ada dana-dana yang "dicucikan" melalui pasar modal, yang sebenarnya berasal dari dana haram yang didapatkan secara tidak benar. Publik pun berhak curiga, apakah dana itu berasal dari mafia minyak yang diduga sedang menjalankan politik balas budi.

"Publik juga  berhak untuk mengetahui ada apa dibalik transaksi itu? Apa kaitannya dengan pilpres? Namun yang pasti, negara tidak boleh dikendalikan oleh kekuatan uang di dalam menentukan pemimpin nasionalnya," cetusnya.

Menurut Poempida yg juga politikus Golkar ini, melihat apa yang terjadi dengan transaksi tersebut, terasa betul bedanya, bahwa Jokowi jauh lebih mandiri.

"Sebab, rakyatlah sumber kekuatan Jokowi," katanya.[dem]

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Profil Achmad Syahri Assidiqi: Legislator Gerindra 'Gamer' Anak Eks DPR RI

Selasa, 12 Mei 2026 | 20:12

PSI Ketar-ketir Lawan Jusuf Kalla

Jumat, 08 Mei 2026 | 06:47

UPDATE

Masalah Klasik Tak Boleh Terulang di Musim Haji 2026

Kamis, 14 Mei 2026 | 16:15

BSI Semakin Diminati, Tabungan Tumbuh Tertinggi di Industri

Kamis, 14 Mei 2026 | 16:13

Jembatan Rusak di Pandeglang Diperbaiki Usai Tiga Siswa Jatuh

Kamis, 14 Mei 2026 | 16:05

ATR/BPN Rumuskan Pola Kerja Efektif Berbasis Kewilayahan

Kamis, 14 Mei 2026 | 15:53

Tim Kuasa Hukum Nilai Tuntutan Nadiem Tak Berdasar Fakta Persidangan

Kamis, 14 Mei 2026 | 15:44

Kelantan Siapkan Kota Bharu Jadi Hub Asia, Sasar Direct Flight Bangkok hingga Osaka

Kamis, 14 Mei 2026 | 15:33

PLN Luncurkan Green Future Powered Today

Kamis, 14 Mei 2026 | 15:30

Riki Sendjaja dan Petrus Halim Dikorek KPK soal Kredit Macet di LPEI

Kamis, 14 Mei 2026 | 15:27

Juri LCC MPR Harus Minta Maaf Terbuka

Kamis, 14 Mei 2026 | 15:21

Polisi Jaga Ratusan Gereja di Jadetabek

Kamis, 14 Mei 2026 | 15:14

Selengkapnya