Berita

Politik

Jubir JK: PPATK Harus Telusuri Transaksi Tanoesodibjo Prabowo-Hatta

JUMAT, 20 JUNI 2014 | 17:08 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

RMOL. Kubu Jokowi-JK mendesak Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menelusuri adanya transaksi besar-besaran saham perusahaan milik Hari Tanoe yang mengatasnamakan capres-cawapres Prabowo-Hatta.

"PPATK pun harus proaktif untuk menelusuri asal-usul dan transaksi yang sangat bernilai politis tersebut. Jangan sampai transaksi tersebut sebagai awal penggelontoran dana untuk pemenangan pilpres,"  ujar Jubir cawapres JK, Poempida Hidayatulloh dalam keterangan pers yang dipancarluaskan kepada wartawan melalui pesan blackberry (Jumat, 20/6).

Diberitakan sebelumnya, nama Prabowo Subianto-Hatta Rajasa sempat muncul dalam susunan pemegang saham kelompok usaha MNC. Dalam terminal Bloomberg, layanan data finansial dari Bloomberg LLP yang dilanggan oleh sekuritas dan perusahaan terbuka, nama keduanya muncul dengan entitas bernama Tanoesoedibjo Prabowo-Hatta.


Nama entitas Tanoesoedibjo Prabowo-Hatta muncul dalam empat saham kelompok usaha Grup Media Nusantara Citra (MNC). Munculnya nama itu sempat menjadi perbincangan ramai di kalangan perusahaan efek, kemarin. Setelah itu, entitas Tanoesoedibjo Prabowo-Hatta mendadak hilang dalam daftar susunan pemegang saham di empat perusahaan Grup MNC di terminal Bloomberg. Berdasarkan tampilan data pada terminal Bloomberg, Kamis pukul 16.00 WIB, nama Tanoesoedibjo Prabowo-Hatta tidak tampak lagi dalam daftar susunan pemegang saham PT MNC Investama Tbk. (BHIT), PT MNC Land Tbk. (KPIG), PT Global Mediacom Tbk. (BMTR), dan PT Media Nusantara Citra Tbk. (MNCN).

Ditambahkan Poempida, jangan sampai ada dana-dana yang "dicucikan" melalui pasar modal, yang sebenarnya berasal dari dana haram yang didapatkan secara tidak benar. Publik pun berhak curiga, apakah dana itu berasal dari mafia minyak yang diduga sedang menjalankan politik balas budi.

"Publik juga  berhak untuk mengetahui ada apa dibalik transaksi itu? Apa kaitannya dengan pilpres? Namun yang pasti, negara tidak boleh dikendalikan oleh kekuatan uang di dalam menentukan pemimpin nasionalnya," cetusnya.

Menurut Poempida yg juga politikus Golkar ini, melihat apa yang terjadi dengan transaksi tersebut, terasa betul bedanya, bahwa Jokowi jauh lebih mandiri.

"Sebab, rakyatlah sumber kekuatan Jokowi," katanya.[dem]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

IHSG Merah, Rupiah Tembus Rp17.130 Usai Negosiasi AS-Iran Gagal

Senin, 13 April 2026 | 10:15

Kebangkitan Saham AI Asia: Investor Global Mulai Agresif Pasca-Redanya Tensi Geopolitik

Senin, 13 April 2026 | 10:02

Kasus Tas Branded Dicuri, EcoRing Diminta Tak Lepas Tangan

Senin, 13 April 2026 | 10:02

AS Blokade Kapal yang Keluar Masuk Pelabuhan Iran Mulai Hari Ini

Senin, 13 April 2026 | 09:52

Pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif IKN Terus Dikebut

Senin, 13 April 2026 | 09:43

Feel Good Network Bidik Pasar Ekonomi Digital Asia Tenggara

Senin, 13 April 2026 | 09:24

Australia Tolak Gabung Blokade AS di Selat Hormuz

Senin, 13 April 2026 | 09:21

PM Viktor Orban Tumbang setelah 16 Tahun Berkuasa

Senin, 13 April 2026 | 09:18

Tidak Ada Ajaran Kristen Benarkan Membunuh Sebagai Jalan Spiritual

Senin, 13 April 2026 | 09:16

Ubah Krisis Jadi Peluang: Strategi Indonesia Perkuat Ketahanan Ekonomi

Senin, 13 April 2026 | 09:09

Selengkapnya