Berita

Politik

Jubir JK: PPATK Harus Telusuri Transaksi Tanoesodibjo Prabowo-Hatta

JUMAT, 20 JUNI 2014 | 17:08 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

RMOL. Kubu Jokowi-JK mendesak Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menelusuri adanya transaksi besar-besaran saham perusahaan milik Hari Tanoe yang mengatasnamakan capres-cawapres Prabowo-Hatta.

"PPATK pun harus proaktif untuk menelusuri asal-usul dan transaksi yang sangat bernilai politis tersebut. Jangan sampai transaksi tersebut sebagai awal penggelontoran dana untuk pemenangan pilpres,"  ujar Jubir cawapres JK, Poempida Hidayatulloh dalam keterangan pers yang dipancarluaskan kepada wartawan melalui pesan blackberry (Jumat, 20/6).

Diberitakan sebelumnya, nama Prabowo Subianto-Hatta Rajasa sempat muncul dalam susunan pemegang saham kelompok usaha MNC. Dalam terminal Bloomberg, layanan data finansial dari Bloomberg LLP yang dilanggan oleh sekuritas dan perusahaan terbuka, nama keduanya muncul dengan entitas bernama Tanoesoedibjo Prabowo-Hatta.


Nama entitas Tanoesoedibjo Prabowo-Hatta muncul dalam empat saham kelompok usaha Grup Media Nusantara Citra (MNC). Munculnya nama itu sempat menjadi perbincangan ramai di kalangan perusahaan efek, kemarin. Setelah itu, entitas Tanoesoedibjo Prabowo-Hatta mendadak hilang dalam daftar susunan pemegang saham di empat perusahaan Grup MNC di terminal Bloomberg. Berdasarkan tampilan data pada terminal Bloomberg, Kamis pukul 16.00 WIB, nama Tanoesoedibjo Prabowo-Hatta tidak tampak lagi dalam daftar susunan pemegang saham PT MNC Investama Tbk. (BHIT), PT MNC Land Tbk. (KPIG), PT Global Mediacom Tbk. (BMTR), dan PT Media Nusantara Citra Tbk. (MNCN).

Ditambahkan Poempida, jangan sampai ada dana-dana yang "dicucikan" melalui pasar modal, yang sebenarnya berasal dari dana haram yang didapatkan secara tidak benar. Publik pun berhak curiga, apakah dana itu berasal dari mafia minyak yang diduga sedang menjalankan politik balas budi.

"Publik juga  berhak untuk mengetahui ada apa dibalik transaksi itu? Apa kaitannya dengan pilpres? Namun yang pasti, negara tidak boleh dikendalikan oleh kekuatan uang di dalam menentukan pemimpin nasionalnya," cetusnya.

Menurut Poempida yg juga politikus Golkar ini, melihat apa yang terjadi dengan transaksi tersebut, terasa betul bedanya, bahwa Jokowi jauh lebih mandiri.

"Sebab, rakyatlah sumber kekuatan Jokowi," katanya.[dem]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Menhub Perketat Izin Berlayar di Labuan Bajo demi Keamanan Wisata Nataru

Kamis, 01 Januari 2026 | 08:15

Nasib Kenaikan Gaji PNS 2026 Ditentukan Hasil Evaluasi Ekonomi Kuartal I

Kamis, 01 Januari 2026 | 07:58

Cahaya Solidaritas di Langit Sydney: Menyongsong 2026 dalam Dekapan Duka dan Harapan

Kamis, 01 Januari 2026 | 07:40

Refleksi Pasar Ekuitas Eropa 2025: Tahun Kebangkitan Menuju Rekor

Kamis, 01 Januari 2026 | 07:13

Bursa Taiwan Cetak Rekor Tertinggi Sepanjang Sejarah Berkat Lonjakan AI

Kamis, 01 Januari 2026 | 07:02

3.846 Petugas Bersihkan Sampah Tahun Baru

Kamis, 01 Januari 2026 | 06:58

Mustahil KPK Berani Sentuh Jokowi dan Keluarganya

Kamis, 01 Januari 2026 | 06:22

Rakyat Sulit Maafkan Kebohongan Jokowi selama 10 Tahun

Kamis, 01 Januari 2026 | 06:03

Pilkada Lewat DPRD Abaikan Nyawa Demokrasi

Kamis, 01 Januari 2026 | 05:45

Korupsi Era Jokowi Berlangsung Terang Benderang

Kamis, 01 Januari 2026 | 05:21

Selengkapnya