. Pernyataan mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Wiranto terkait bocornya surat keputusan Dewan Kehormatan Perwira (DKP) ke publik dikecam banyak kalangan. Pengakuan Wiranto mengenai status DKP dan Prabowo Subianto dinilai lebih bernuansa politis dan jauh dari nilai-nilai kebenaran.
"Status Wiranto sekarang sebagai tim sukses Jokowi-JK. Jadi jelas apa yang disampaikannya bukan mengungkap kebenaran yang sebenar-benarnya tapi untuk mendukung pasangan jagoannya," kata Sekretaris Jenderal RECLAIM Indonesia Akhmad Suhaimi kepada wartawan sesaat lalu (Kamis, 19/6). RECLAIM Indonesia merupakan salah satu relawan pendukung Prabowo-Hatta dalam Pilpres 9 Juli mendatang.
Menurutnya, kelompok Jokowi sudah kehilangan arah dan isu untuk menyerang Prabowo Subianto. Menurut dia, isu surat DKP sangat nyata dimainkan kelompok kontra Prabowo demi kepentingan politis semata.
Akhmad Suhaimi juga menilai, kompetensi pernyataan Wiranto terlalu tendensius dan kehilangan ruh kebenaran. Isu ini, lanjutnya, semata-mata untuk membunuh karakter Prabowo.
"Isu DKP siapa yang melempar dan siapa pula yang kemudian menanggapi, sekarang menjadi semakin jelas dan terang benderang," jelasnya.
Sebelumnya, mantan Menhankam/Panglima ABRI Jenderal TNI (Purn) Wiranto yang juga Ketua Umum Hanura menyatakan sebaiknya perdebatan publik jangan terjebak pada pembocorannya, tetapi pada substansi surat yang beredar di publik. Menurut dia, perlu dibuktikan kebenaran seluruh substansi agar publik tahu.
Dia menganggap sangat mudah untuk membuktikan kebenaran surat tersebut. Pasalnya, enam orang yang menandatangani surat tersebut masih hidup. Mereka ialah Subagyo HS (saat itu Ketua DKP), Fachrul Razi sebagai Wakil Ketua DKP, Djahari Chaniago (sekretaris), dan tiga anggota DKP, Susilo Bambang Yudhoyono, Agum Gumelar, dan Yusuf Kartanegara.
"Mereka masih ada, bisa ditanyakan. Nggak mungkin semuanya lupa, pasti ingat bahwa substansi dari surat DKP itu benar atau salah," katanya.
Untuk diketahui, belum lama ini beredar surat keputusan DKP yang berisi rekomendasi pemberhentian Prabowo dari ABRI. Salah satu penanda tangan surat tersebut, mantan Wakil Panglima ABRI Letnan Jenderal (Purn) Fachrul Razi, membenarkan substansi surat yang beredar.
[rus]
