Berita

Hatta Rajasa/net

Politik

Hatta Rajasa Sesalkan Pembiasan Makna Kebocoran APBN

KAMIS, 19 JUNI 2014 | 20:18 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

. Calon Wakil Presiden Hatta Rajasa menyayangkan isu kebocoran APBN hingga mencapai Rp 1000 triliun per tahun telah dipolitisasi sejumlah pihak dengan kepentingan tertentu.  Menurut Hatta, media, pengamat dan politisi telah melakukan pembiasan makna terhadap isu tersebut.

Isu kebocoran APBN disampaikan capres pasangan Hatta, Prabowo Subianto, dalam debat sesi kedua yang digelar KPU belum lama ini.

"Kebocoran yang dimaksud Pak Prabowo adalah potensi penerimaan negara yang hilang, khususnya dari pengelolaan sumber daya alam," kata Hatta seperti tertulis dalam keterangan pers yang diterima redaksi (Kamis, 19/6).
 

 
Menurut mantan Menkoperekonomian ini, Prabowo sudah jelas menyampaikan makna dari istilah kebocoran APBN. Tapi sayangnya malah dijadikan objek politisasi jelang Pilpres.

"Coba anda pikir, ada satu-dua media yang terus membangun opini telah terjadi kebocoran Rp 1000 triliun per tahun, sementara mereka tahu total APBN kita hanya Rp 1800 Triliun. Ini kan tidak logis," papar Hatta.

Hatta mengajak semua pihak berpikir jernih soal kebocoran APBN ini. "Bayangkan berapa triliun nilai tambah yang kita terima bila sumber daya alam tidak diekspor mentah ke luar," ungkapnya.

Hatta yakin dirinya dan Prabowo akan mampu membawa kemajuan bila terpilih 9 Juli nanti. Rahasianya, semua visi dan misi pasangan Prabowo-Hatta adalah nyata dan aplikatif.

"Tidak ada wacana, kami memiliki pengalaman. Pak Prabowo pengusaha sukses, saya 14 tahun di kementerian. Kita sudah punya peta yang jelas dan mana yang prioritas," demikian Hatta. [rus]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

IHSG Merah, Rupiah Tembus Rp17.130 Usai Negosiasi AS-Iran Gagal

Senin, 13 April 2026 | 10:15

Kebangkitan Saham AI Asia: Investor Global Mulai Agresif Pasca-Redanya Tensi Geopolitik

Senin, 13 April 2026 | 10:02

Kasus Tas Branded Dicuri, EcoRing Diminta Tak Lepas Tangan

Senin, 13 April 2026 | 10:02

AS Blokade Kapal yang Keluar Masuk Pelabuhan Iran Mulai Hari Ini

Senin, 13 April 2026 | 09:52

Pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif IKN Terus Dikebut

Senin, 13 April 2026 | 09:43

Feel Good Network Bidik Pasar Ekonomi Digital Asia Tenggara

Senin, 13 April 2026 | 09:24

Australia Tolak Gabung Blokade AS di Selat Hormuz

Senin, 13 April 2026 | 09:21

PM Viktor Orban Tumbang setelah 16 Tahun Berkuasa

Senin, 13 April 2026 | 09:18

Tidak Ada Ajaran Kristen Benarkan Membunuh Sebagai Jalan Spiritual

Senin, 13 April 2026 | 09:16

Ubah Krisis Jadi Peluang: Strategi Indonesia Perkuat Ketahanan Ekonomi

Senin, 13 April 2026 | 09:09

Selengkapnya