Pemda Paling Kedodoran Hadapi ASEAN Community

Pemerintah daerah (Pemda) dinilai belum siap berkompetisi dalam pasar bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015. Soalnya, masih banyak persoalan yang menghambat peningkatan daya saing yang harus dibereskan pemerintah.

“Masih ada enam bulan lagi, harus kita maksimalkan,” kata Deputi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bidang Pembangunan Regional dan Otonomi Daerah Imran Bulkan.

Menurut dia, pemerintah daerah memiliki peran penting menghadapi pasar bebas ASEAN. Daerah juga memiliki tugas untuk memastikan bahwa masyarakat telah siap dan dapat mengambil keuntungan dari liberalisasi ekonomi regional tersebut.

“Inisiatif di tingkat pemerintah lokal bakal berdampak langsung terhadap masyarakatnya. Semakin tinggi inisiatif mereka, semakin besar kita dapat meraih keuntungan dari ASEAN Community,” jelasnya.

Berdasarkan observasi pihaknya, hanya segelintir masyarakat yang paham dan sadar akan konvergensi ekonomi ASEAN menjadi pasar bebas untuk perdagangan, investasi dan jasa.

“Saya harap ada ide inovatif dan kreatif untuk kita bekerja sama membangun sumber daya lokal masing-masing dan dapat membuka jalan penguatan peran dari pemerintah lokal,” tukas Imran.

Ketua Komite Tetap Sertifikasi Tenaga Kerja Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sumarna F Abdurrahman mengingatkan perlunya persiapan matang menghadapi pasar bebas ASEAN 2015. Kesiapan diperlukan untuk mengantisipasi berbagai dampak buruk dari semakin bebas dan ketatnya persaingan di kawasan ASEAN.

Sumarna menyatakan, ketidaksiapan dapat mengancam kondisi ekonomi dalam negeri. Dia berkaca pada pengalaman pasar bebas ASEAN-China di tahun 2010.

“Di tahun 2010 kita kaget banyak barang-barang dari China masuk dan menggeser barang lokal,” ungkapnya.

Menurut dia, semua orang kelabakan kala itu. Kemudian pemerintah menjadi sasaran yang disalahkan. Padahal lima tahun sebelum persetujuan sudah ada perundingan-perundingan. “Kita lupa itu,” imbuhnya. ***