Kerja keras pemerintah provinsi Gorontalo untuk mewujudkan pemerintahan bersih, transparan dan akuntabel, berbuah manis.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP), atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun 2013. BPK berpendapat Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas (LAK) , Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang berakhir pada 31 Desember 2013 disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.
"Ini adalah hasil dari kerja semua instansi dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Dukungan dari mitra pemerintah yaitu DPRD. Ini adalah hasil dari komitmen pemerintah untuk akuntabilitas anggaran. Terima kasih kepada semuanya," kata Gubernur Gorontalo Rusli Habibie, menanggapi pencapaian WTP ini.
Pencapaian ini, kata Rusli, bukan berarti menunjukkan kerja untuk pemerintahan bersih sudah selesai. Hal ini menurutnya masih banyak yang harus dilakukan. Memperkuat sistem perencanaan, penatausahaan, pelaksanaan dan pelaporan keuangan daerah, menjadi kerja yang harus terus dilanjutkan, agar keuangan daerah ini tetap dapat dipertanggungjawbkan.
"WTP ini adalah sebuah penilaian dari BPK terhadap kinerja keuangan provinsi Gorontalo. Substansinya yang harus dipegang, dikerjakan dan dijaga terus menerus adalah bagaimana menjalankan sistem keuangan sesuai aturan yang sudah ditentukan pemerintah. Kalau prinsip aturan itu dipegang dan dijalankan penuh oleh semua Pihak dalam tubuh pemerintahan ini, maka bukan tidak mungkin predikat WTP ini akan terus diraih," tutur Rusli.
Mantan bupati Gorontalo Utara ini menambahkan, terakhir kali provinsi Gorontalo mendapatkan predikat WTP pada 2007 ketika Fadel Muhammad menjadi gubernur periode kedua. Ia bersama Wakil Gubernur Idris Rahim sejak awal menjabat sudah bertekad untuk menciptakan pemerintahan bersih, dan pemanfaatan anggaran untuk kepentingan rakyat.
Tentu saja, lanjut Rusli yang juga Ketua DPD I Partai Golkar Gorontalo ini, pemanfaatan anggaran untuk rakyat harus tetap berada dalam koridor aturan perencanaan dan penggunaan anggaran pemerintah.Menurutnya, hal yang harus ditingkatkan adalah sistem pengelolaan internal, peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk pengelolaan keuanfan dan aset, serta inventarisasi aset, kemudian menindaklanjuti temuan BPK yang perlu ditindaklanjuti pada tahun ini.
"Saya bangga kepada para pegawai di lingkungan Pemprov Gorontalo dan SKPD lainnya, yang telah menyatukan dan menyamakan langkah dalam menciptakan good governance and clean government. Sehingga kini mendapatkan predikat WTP dari BPK dalam penggunaan anggaran," jelasnya.
[wid]
