. Ajakan anggota Bintara Pembina Desa (Babinsa) agar warga memilih capres-cawapres tertentu sebagai kegiatan politik. Karena itu, seharusnya institusi TNI melakukan tindakan pemeriksaan dan pengusutan secara terbuka dan transparansi.
Demikian disampaikan Juru Kampanye Nasional dan Bidang Penggerak Relawan Capres-cawapres Joko Widodo-Jusuf Kalla, Martin Manurung, kepada wartawan (Senin, 9/6).
"Sangat terasa masih setengah hati untuk terbuka dan transparan dalam pengusutannya. Seperti ada yang ditutupi," paparnya.
Menurut dia, aktivitas babinsa yang mendata preferensi pilihan warga pada Pemilu Presiden 9 Juli 2014 bukanlah kesalahan individu semata, melainkan adanya dugaan kepentingan TNI dalam pesta demokrasi kali ini. Oleh karena itu, kata Martin, pemberian sanksi terhadap pelaku sebagaimana disampaikan Cawapres nomor urut 1 Hatta Rajasa soal pemberian sanksi kepada aktivitas babinsa yang dinilai karena kesalahan individu, tidak tepat.
"Dalam TNI kan ada sistem komando tegak lurus, nggak mungkin aktivitas babinsa itu dia lakukan tanpa ada perintah. Memangnya kegiatan itu gak koordinasi dengan atasannya," jelasnya.
Selanjutnya, Martin yang juga menjabat Ketua DPP Partai Nasdem menilai pernyataan Hatta Rajasa terkait merebaknya kampanye hitam yang ditujukan kepada kubunya itu terlalu berlebihan dan tidak perlu digembor-gemborkan ke media.
"Kalau gembor-gembor soal negative campaign itu bagus-bagus saja, bukan kampanye hitamnya. Kita harus tahu calon pemimpin kita luar dalam, termasuk masa lalunya. Supaya kita tidak beli kucing dalam karung," paparnya.
Untuk itu, selaku Ketua Umum DPP Garda Pemuda Nasdem, Martin menyerukan kepada seluruh pemuda di daerah untuk ikut peran aktif mengawal berlangsungnya Pilpres 9 Juli 2014 secara jujur, adil dan damai.
"Juga Pemuda bersama rakyat ikut mencegah potensi kecurangan-kecurangan yang mungkin dilakukan oleh aparat negara dan penyelenggara, atau pihak-pihak tertentu yang tidak netral," demikian Martin.
[dem]
