Kemampuan Jokowi mengurus APBN jika terpilih sebagai Presiden diragukan. Keraguan antara lain disampaikan Direktur Eksekutif Nurjaman Center For Indonesian Democracy ( NCID ), Jajat Nurjaman.
"Mengurus APBD Jakarta untuk proyek Bus Transjakarta senilai Rp 1,5 triliun saja sudah gagal, apalagi mengurusi dana APBN yang jumlahnya berkali-kali lipat dari APBD Jakarta," kata Jajat kepada redaksi sesaat lalu (Jumat, 6/6).
Jajat mengatakan Jokowi tak bisa lari dari tanggungjawab atas proyek bus Transjakarta yang berujung korupsi karena koordinasi mengenai segala bentuk kebijakan ada di tangan dirinya selaku Gubernur DKI. Bagi Jajat, alibi Jokowi yang mengatakan sebagai gubernur tidak mungkin dirinya mengawasi proyek pengadaan bus karena ada banyak proyek lain dan juga ada inspektorat sangatlah aneh.
"Jokowi tidak boleh melemparkan tanggung jawab karena sudah ada dua tersangka, tapi ini masalah tanggung jawab moral atas kinerja Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta yang mengakibatkan APBD Jakarta bocor 1,5 triliun," demikian Jajat.
Lebih lanjut Jajat menilai, kasus korupsi proyek bus Transjakarta menunjukkan integritas dan kinerja Jokowi memimpin NKRI belum teruji. Belum lagi, kinerja capres yang diusung koalisi PDIP, PKB, Nasdem, Hanura dan PKPI itu dalam memimpin Jakarta jauh dari harapan. Masalah kemacetan, banjir dan berbagai masalah ibukota lainnya gagal diatasi.
"Sangat kuat mengesankan Jokowi tidak punya rasa bersalah. Mestinya publik menilai obyektif dan rasional kinerja Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta walaupun berstatus non aktif, bukan karena Jokowi sekarang fokus blusukan sebagai capres," pungkas Jajat.
[dem]
