Dirjen Otda: Atut Hubungi Saya Melalui Ajudannya

. Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Otda) kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Djohermansyah Djohan tak menampik pernah dihubungi oleh Ratu Atut Chosiyah. Saat dihubungi, Atut selaku Gubernur Banten menanyakan permasalahan pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Lebak Banten 2014.

Ratu Atut, masih kata Djohan, menghubunginya melalui ajudannya.

"Kalau konsultasi lewat telpon pernah. Kalau tidak salah 27 September 2013 sore. Ada telpon masuk ke saya dari ajudan Bu Atut Gubernur Banten. Ajudan bilang, pak Dirjen ini bu gubernur mau bicara. Saya terima dan terjadilan pembicaraan," kata Djohermasyah saat bersaksi dalam sidang lanjutan Ratu Atut di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (5/6).

Dalam perbincangan itu, jelas Djohan, Atut mengkosultasikan soal pelaksanaan Pilkada Lebak Banten. Kepada Atut, Djohan katakan, pada tahun 2014 tidak dibolehkan lantaran KPU disibukan dengan pileg dan pilpres.

"Soal Pilkada, boleh tidak dilaksanakan Pilkada tahun 2014. Saya bilang itu tahun pemilu, Pilkada tidak boleh dilakukan tahun 2014. Harus selesai tahun 2013," kenang dia.

Setelah itu, Atut kembali menanyakan bila yang dilakukan adalah Pilkada ulang (PSU). Dia pun menjawab dibolehkan. Djohan bilang, pilkada yang tidak boleh adalah pilkada induk (Pilkada awal).

"Bagaimana kalau pilkadanya adalah pilkada ulang? Saya bilang, Pilkada ulang dari praktek dimungkinkan. Kalau Pilkada induk tidak boleh," jelas Djohan.

Dalam surat dakwaan yang dituliskan Jaksa KPK, Atut menghubungi Djohermansyah pada tanggal 26 September 2013 sore pada saat menerima laporan dari Amir Hamzah dan pengacara Susi Tur Andayani bila sengketa Pilkada Lebak punya peluang besar bakal diulang.

Mendapar laporan itu Atut menyampaikan pada Amir Hamzah dan Susi Tur agar pengurusan sengketa Pilkada Lebak melalui Akil Mochtar yang pada saat itu adalah Ketua MK selakigus ketua panel hakim yang menangani perkara Lebak. [rus]