. Koordinator Komisi untuk Orang Hilangdan Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar menilai Komisi Pemilihan Umum (KPU) ingin bermain aman dengan agenda debat capres tanpa mengangkat isu hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).
Menurutnya ada dua lembaga negara yang saat ini tidak bekerja dengan baik, yakni KPU dan Komnas HAM.
Dijelaskan dia, para pegiat HAM mengecam kebijakan KPU itu, dan Kontras akan mengklarifikasi langsung ke KPU.
"Kedua calon ini kan sudah ada visi-misi. Artinya, dari situ bisa dilihat poin-poin mana saja yang penting," kata Haris dalam diskusi media bertajuk Quo Vadis Hukum dan HAM di Indonesia; Dilema Penegakan Hukum dan Politik di Jokowi-JK Center, Jalan Halimun, Jakarta Selatan (Rabu, 4/6).
"Kedua calon ini kan sudah ada visi-misi. Artinya, dari situ bisa dilihat poin-poin mana saja yang penting," kata Haris dalam diskusi media bertajuk Quo Vadis Hukum dan HAM di Indonesia; Dilema Penegakan Hukum dan Politik di Jokowi-JK Center, Jalan Halimun, Jakarta Selatan (Rabu, 4/6).
"Ide di balik lahirnya KPK, dan kuatnya Komnas HAM atau lembaga lain adalah untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang luar biasa. Kalau dua lembaga itu masih ada, harusnya KPU cerdas menangkap ternyata masih ada permasalahan yang terjadi," cetusnya.
Kontras punya catatan, soal kapasitas kedua capres tidak ada yang ideal. Menurut dia, bisa jadi kabinet yang akan dibentuk oleh masing-masing kubu jika menang akan dilihat dari orang-orang di sekelilingnya hari ini. Timses masing-masing punya catatan-catatan soal HAM. Dalam konteks HAM dengan sejumlah pengalaman itu selalu dilema. Kalau mau bilang Jokowi secara personal memang lebih baik, tapi secara kapasitas orang-orang sekitarnya tidak lepas dari sejumlah purnawirawan yang sedang bertarung dan punya catatan buruk di masa lalu.
"Seolah-olah ketika Kontras mengkritisi Prabowo, bukan berarti mendukung Jokowi. Kita tidak peduli siapapun yang menang. Problem HAM negeri ini bukan hanya Prabowo. Kita tidak pernah melihat sejumlah jenderal di PDIP muncul, kok tiba-tiba muncul lagi?" herannya.
"Yang jelas, siapa saja yang menang, kita menuntut persoalan HAM harus tuntas dan diadili siapa saja yang bertanggung jawab," sambung dia.
Di tempat yang sama caleg PDIP terpilih, Adian Napitupulujuga mengkritisi ulah timses Prabowo yang ingin menyeret Jokowi dalam kasus Transjakarta karatan. Menurutnya, Kejagung sudah menyatakan Jokowi tidak terlibat dan kasusnya tak pantas disandingkan dengan yang melibatkan Prabowo.
"Masa kasus pelanggaran HAM mau dilawan dengan kasus bus karatan. Emang bus karatan lebih jahat dari penculikan aktivis?" kesalnya.
[dem]
