Berita

jenderal sutarman/net

Pertahanan

KASUS SARA

Jenderal Sutarman, Berhentilah Menyalahkan Para Korban Kekerasan Bertopeng Agama!

RABU, 04 JUNI 2014 | 19:22 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Polri merupakan pihak yang paling bertanggungjawab untuk menyelesaikan kasus-kasus kekerasan atas nama agama.

"Publik sudah jenuh dan bahkan muak dengan respon para elite Polri yang cenderung menyalahkan para korban," tegas pengamat sosial politik, Muhammad AS Hikam, dalam opini yang ditulisnya di akun facebook pribadi, beberapa saat lalu.

Hikam menegaskan itu setelah sebelumnya mengkritik pernyataan Kapolri, Jenderal Sutarman, yang menegaskan rumah pribadi tidak boleh dialihfungsikan menjadi tempat ibadah yang rutin. Sutarman sendiri menanggapi aksi intoleransi yang terjadi di kediaman pemuka agama Niko Lomboan di Sleman, Yogyakarta.


Menurut Hikam, kekerasan atas nama agama bukan hanya terjadi pada umat Kristen, tetapi juga umat Islam sendiri. Malah yang lucu, Polri mengatakan bahwa pihak korban seharusnya melapor jika ada pihak-pihak yang melakukan tindakan kekerasan.

"Kenapa lucu? Semestinya jajaran Polri yang punya satuan intelijen harus sudah lebih dulu mengetahui karena mereka bertugas melakukan deteksi dini terhadap ancaman Kamtibmas. Kalau masyarakat melakukan kegiatan seperti itu malah aneh, karena nanti masyarakat akan saling menginteli sesama warga," urai doktor ilmu politik dari Hawai University itu.

Kata dia, Kapolri dan seluruh jajarannya seharusnya paham dan merasa bahwa rakyat semakin tidak percaya kepada kemampuan aparat kepolisian melindungi keamanan dan ketertiban masyarakat. Sama juga dengan kecenderungan rakyat yang menganggap jajaran Polri adalah termasuk yang paling korup di negeri ini.

"Kalau Kapolri dan seluruh jajarannya tetap menganggap tidak ada masalah, dan menggunakan pendekatan menyalahkan korban atau blaming the victims, maka rakyat akan benar-benar meninggalkan Polri," tambah dia.

Akibatnya, tandas Hikam, akan terjadi pengadilan jalanan (street justice) dan kekerasan tanpa henti di seluruh Indonesia. [ald]

Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Anies dan KDM Bisa Wassalam Jika Wacana Dua Fraksi untuk Capres Diterapkan

Senin, 21 September 2026 | 16:22

Keluarga Ikhlas Namun Masih Berharap Lima Wartawan yang Hilang Bisa Pulang

Senin, 21 September 2026 | 16:01

Begini Respons Nusron Ditanya Alasan Mundur dari Kepengurusan Golkar

Senin, 21 September 2026 | 15:53

Turki Siap Kirim Bantuan Militer ke Arab Saudi Jika Terdesak

Senin, 21 September 2026 | 15:47

Bupati Bolmut Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Senin, 21 September 2026 | 15:41

Menkop Dorong Koperasi Sawit Miliki Pabrik CPO Sendiri

Senin, 21 September 2026 | 15:15

Lima Wartawan Hilang saat Liput Anak Krakatau Jadi Pahlawan Pers

Senin, 21 September 2026 | 15:07

Arab Saudi Gempur Yaman 760 Kali, Houthi Ancam Balas Lebih Keras

Senin, 21 September 2026 | 14:56

Dukung Prabowo Kuatkan Sanksi Pelaku Karhutla

Senin, 21 September 2026 | 14:50

Jangan Ukur Keberhasilan Pariwisata Hanya dari Jumlah Wisatawan

Senin, 21 September 2026 | 14:40

Selengkapnya