Polri merupakan pihak yang paling bertanggungjawab untuk menyelesaikan kasus-kasus kekerasan atas nama agama.
"Publik sudah jenuh dan bahkan muak dengan respon para elite Polri yang cenderung menyalahkan para korban," tegas pengamat sosial politik, Muhammad AS Hikam, dalam opini yang ditulisnya di akun facebook pribadi, beberapa saat lalu.
Hikam menegaskan itu setelah sebelumnya mengkritik pernyataan Kapolri, Jenderal Sutarman, yang menegaskan rumah pribadi tidak boleh dialihfungsikan menjadi tempat ibadah yang rutin. Sutarman sendiri menanggapi aksi intoleransi yang terjadi di kediaman pemuka agama Niko Lomboan di Sleman, Yogyakarta.
Menurut Hikam, kekerasan atas nama agama bukan hanya terjadi pada umat Kristen, tetapi juga umat Islam sendiri. Malah yang lucu, Polri mengatakan bahwa pihak korban seharusnya melapor jika ada pihak-pihak yang melakukan tindakan kekerasan.
"Kenapa lucu? Semestinya jajaran Polri yang punya satuan intelijen harus sudah lebih dulu mengetahui karena mereka bertugas melakukan deteksi dini terhadap ancaman Kamtibmas. Kalau masyarakat melakukan kegiatan seperti itu malah aneh, karena nanti masyarakat akan saling menginteli sesama warga," urai doktor ilmu politik dari
Hawai University itu.
Kata dia, Kapolri dan seluruh jajarannya seharusnya paham dan merasa bahwa rakyat semakin tidak percaya kepada kemampuan aparat kepolisian melindungi keamanan dan ketertiban masyarakat. Sama juga dengan kecenderungan rakyat yang menganggap jajaran Polri adalah termasuk yang paling korup di negeri ini.
"Kalau Kapolri dan seluruh jajarannya tetap menganggap tidak ada masalah, dan menggunakan pendekatan menyalahkan korban atau
blaming the victims, maka rakyat akan benar-benar meninggalkan Polri," tambah dia.
Akibatnya, tandas Hikam, akan terjadi pengadilan jalanan (street justice) dan kekerasan tanpa henti di seluruh Indonesia.
[ald]
