Berita

Marty Natalegawa

Wawancara

WAWANCARA

Marty Natalegawa: Dalam Pertemuan SBY & PM Australia Akan Dikaji Hubungan Kedua Negara

RABU, 04 JUNI 2014 | 09:28 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Masih ingat kasus penyadapan yang dilakukan Australia terhadap Presiden SBY dan Ibu Negara Ani Yudhoyono serta delapan pejabat lainnya? Kasus itu memicu hubungan kedua negara menjadi memanas.

Presiden SBY di twitter-nya menyebutkan,  perlakuan Australia itu menyakitkan. SBY lalu  menginstruksikan Menlu Marty Natalegawa untuk memanggil pulang Dubes RI untuk Australia Najib Riphat Kesoema.

Hari ini, Presiden SBY rencananya akan bertemu Perdana Menteri Australia (PM) Tony Abbott di Batam, Kepulauan Riau.


”Dalam pertemuan itu nantinya dikaji status hubungan kedua negara,’’ kata Menteri Luar Negeri  Marty Natalegawa di Istana Negara, Jakarta, Senin (2/6).

Berikut kutipan selengkapnya:


Apa saja yang dibicarakan?

Saya kira bola ada di Australia untuk menjelaskan posisinya di persoalan penyadapan dan masalah pencari suaka.

Memang betul dalam delapan bulan terakhir ini, hubungan kedua negara tidak sebaik sebelumnya. Tapi permasalahan itu bukan karena tingkah laku Indonesia, tapi dari Australia.

Apa yang diharapkan dalam pertemuan tersebut?
 Sikap Indonesia sudah jelas.  Seperti yang disampaikan Presiden SBY dalam six points road map langkah yang perlu diambil. Antara lain Presiden ingin agar Australia di waktu yang akan datang harus mematuhi perjanjian kode etik yang sudah disepakati dalam menjalani hubungan kerja sama. Termasuk kerja sama militer dan kepolisian.   

Kira-kira hubungan dua negara ke depan bagaimana?

Hubungannya menunggu respons dari Australia terhadap kode etik yang telah kita berikan kepada mereka. Tidak ada yang terlalu rahasia dari kode etik itu.

Intinya adalah tidak menyadap. Saya kira itu sesuatu yang sangat minimum dan sangat dasar. Kita masih menunggu tanggapan mereka.

Oh ya, bagaimana kondisi di Thailand?
Hingga saat ini kondisinya masih aman dan terkendali. Tidak ada gangguan terhadap WNI di sana, sehingga belum ada rencana untuk memulangkan mereka.

Bagaimana update kondisi WNI di Negeri Gajah Putih?
Hingga saat ini tidak ada masalah prinsipil yang dihadapi warga negara kita. Tapi kita tidak bisa lengah. Karena situasi sangat dinamis, bisa berubah setiap saat.

 Makanya, anjuran dan imbauan dari pemerintah tetap berlaku, yakni WNI  yang memang merasa perlu berkunjung ke Thailand senantiasa meningkatkan kewaspadaannya. Menghindari tempat keramaian, seperti demonstrasi.

Bagaimana komunikasi dengan KBRI?
Komunikasinya berjalan baik. Senantiasa kami beritahukan kepada mereka tentang informasi jika ada WNI yang berencana ke Thailand. Kami juga mengimbau kepada WNI jika sudah tiba di sana untuk melaporkan diri ke KBRI atau paling tidak ke pihak Indonesia yang terdekat. Jika di kemudian hari ada masalah apapun bisa dibantu oleh perwakilan yang ada di sana.

Akankah WNI dievakuasi?
Hingga saat ini belum ada rencana evakuasi WNI dari Thailand. Di sana keadaannya masih dalam kategori aman, sehingga tidak ada keharusan untuk melakukan evakuasi.

Bagaimana Anda melihat persoalan kudeta di Thailand?
Masalah di Thailand menjadi keprihatinan kita. Ini sebuah proses kemunduran demokrasi di sana. Kita menyayangkan adanya situasi ini.

Apa harapan Indonesia?
Harapan kita agar proses konstitusi dapat dipulihkan kembali dan demokrasi dapat dikedepankan di Thailand. ***

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

UPDATE

Memutus Urat Nadi Korupsi

Minggu, 30 Agustus 2026 | 23:54

Festival Layanan AHU Berdampak 2026 Hadirkan Edukasi ke Masyarakat, Ini Lengkapnya

Minggu, 30 Agustus 2026 | 23:24

Gus Yusuf Legawa Sikapi Dinamika Muktamar ke-35 NU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 22:49

Mendesak Para Kiai Sepuh Turun Tangan Meredam Suhu Panas Muktamar NU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 22:33

Jalan Sehat jadi Cara Hanura Kalsel Konsolidasikan Pemilu 2029

Minggu, 30 Agustus 2026 | 22:15

Profil 9 Ulama AHWA Muktamar NU: Sosok Kharismatik Penentu Rais Aam PBNU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 21:45

TikTok dan Tokped Digugat Class Action Rp1,2 Triliun

Minggu, 30 Agustus 2026 | 21:11

Ini 9 Ulama AHWA Terpilih Muktamar ke-35 NU, Suara Mbah Yai Da Paling Tinggi

Minggu, 30 Agustus 2026 | 20:46

Dikawal DPR, Tagihan Rp158 Miliar PT Pos Akhirnya Dibayar Kemensos

Minggu, 30 Agustus 2026 | 20:04

Kiai Rembang Cium 'Hidden Agenda' Penjegalan Caketum PBNU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 19:56

Selengkapnya