Berita

Marty Natalegawa

Wawancara

WAWANCARA

Marty Natalegawa: Dalam Pertemuan SBY & PM Australia Akan Dikaji Hubungan Kedua Negara

RABU, 04 JUNI 2014 | 09:28 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Masih ingat kasus penyadapan yang dilakukan Australia terhadap Presiden SBY dan Ibu Negara Ani Yudhoyono serta delapan pejabat lainnya? Kasus itu memicu hubungan kedua negara menjadi memanas.

Presiden SBY di twitter-nya menyebutkan,  perlakuan Australia itu menyakitkan. SBY lalu  menginstruksikan Menlu Marty Natalegawa untuk memanggil pulang Dubes RI untuk Australia Najib Riphat Kesoema.

Hari ini, Presiden SBY rencananya akan bertemu Perdana Menteri Australia (PM) Tony Abbott di Batam, Kepulauan Riau.


”Dalam pertemuan itu nantinya dikaji status hubungan kedua negara,’’ kata Menteri Luar Negeri  Marty Natalegawa di Istana Negara, Jakarta, Senin (2/6).

Berikut kutipan selengkapnya:


Apa saja yang dibicarakan?

Saya kira bola ada di Australia untuk menjelaskan posisinya di persoalan penyadapan dan masalah pencari suaka.

Memang betul dalam delapan bulan terakhir ini, hubungan kedua negara tidak sebaik sebelumnya. Tapi permasalahan itu bukan karena tingkah laku Indonesia, tapi dari Australia.

Apa yang diharapkan dalam pertemuan tersebut?
 Sikap Indonesia sudah jelas.  Seperti yang disampaikan Presiden SBY dalam six points road map langkah yang perlu diambil. Antara lain Presiden ingin agar Australia di waktu yang akan datang harus mematuhi perjanjian kode etik yang sudah disepakati dalam menjalani hubungan kerja sama. Termasuk kerja sama militer dan kepolisian.   

Kira-kira hubungan dua negara ke depan bagaimana?

Hubungannya menunggu respons dari Australia terhadap kode etik yang telah kita berikan kepada mereka. Tidak ada yang terlalu rahasia dari kode etik itu.

Intinya adalah tidak menyadap. Saya kira itu sesuatu yang sangat minimum dan sangat dasar. Kita masih menunggu tanggapan mereka.

Oh ya, bagaimana kondisi di Thailand?
Hingga saat ini kondisinya masih aman dan terkendali. Tidak ada gangguan terhadap WNI di sana, sehingga belum ada rencana untuk memulangkan mereka.

Bagaimana update kondisi WNI di Negeri Gajah Putih?
Hingga saat ini tidak ada masalah prinsipil yang dihadapi warga negara kita. Tapi kita tidak bisa lengah. Karena situasi sangat dinamis, bisa berubah setiap saat.

 Makanya, anjuran dan imbauan dari pemerintah tetap berlaku, yakni WNI  yang memang merasa perlu berkunjung ke Thailand senantiasa meningkatkan kewaspadaannya. Menghindari tempat keramaian, seperti demonstrasi.

Bagaimana komunikasi dengan KBRI?
Komunikasinya berjalan baik. Senantiasa kami beritahukan kepada mereka tentang informasi jika ada WNI yang berencana ke Thailand. Kami juga mengimbau kepada WNI jika sudah tiba di sana untuk melaporkan diri ke KBRI atau paling tidak ke pihak Indonesia yang terdekat. Jika di kemudian hari ada masalah apapun bisa dibantu oleh perwakilan yang ada di sana.

Akankah WNI dievakuasi?
Hingga saat ini belum ada rencana evakuasi WNI dari Thailand. Di sana keadaannya masih dalam kategori aman, sehingga tidak ada keharusan untuk melakukan evakuasi.

Bagaimana Anda melihat persoalan kudeta di Thailand?
Masalah di Thailand menjadi keprihatinan kita. Ini sebuah proses kemunduran demokrasi di sana. Kita menyayangkan adanya situasi ini.

Apa harapan Indonesia?
Harapan kita agar proses konstitusi dapat dipulihkan kembali dan demokrasi dapat dikedepankan di Thailand. ***

Populer

KPK Dikabarkan Gelar OTT di Cilacap Jawa Tengah

Jumat, 13 Maret 2026 | 14:54

Anggaran Pendidikan Diperebutkan, Sistemnya Tak Pernah Dibereskan

Sabtu, 14 Maret 2026 | 07:48

Prabowo Berpeluang Digeruduk Demo Besar Usai Lebaran

Rabu, 11 Maret 2026 | 06:46

Bangsa Tak Akan Maju Tanpa Makzulkan Gibran dan Adili Jokowi

Senin, 09 Maret 2026 | 00:13

Golkar Berduka, Putri Akbar Tandjung Wafat

Rabu, 11 Maret 2026 | 15:27

Mengenal Bupati Rejang Lebong M Fikri yang Baru Terjaring OTT

Selasa, 10 Maret 2026 | 06:15

Rismon Ajukan RJ Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Dokter Tifa: Perjuangan Memang Berat

Kamis, 12 Maret 2026 | 03:14

UPDATE

KKB dan Ancaman Nyata terhadap Kemanusiaan di Papua

Jumat, 20 Maret 2026 | 05:59

Telkom Turunkan 20 Ribu Personel Amankan Layanan Telekomunikasi

Jumat, 20 Maret 2026 | 05:40

Salat Id Sambil Menikmati Keindahan Gunung Sumbing dan Sindoro

Jumat, 20 Maret 2026 | 05:19

PKS Minta DPR dan Pemerintah Rombak APBN 2026

Jumat, 20 Maret 2026 | 04:55

Ketika Gerakan Rakyat Kehilangan Akar

Jumat, 20 Maret 2026 | 04:35

BGN Perketat Pengawasan Sisa Pangan dan Limbah MBG

Jumat, 20 Maret 2026 | 04:15

Tokoh Perempuan Dorong Polri Telusuri Dugaan Aliran Dana Asing

Jumat, 20 Maret 2026 | 03:59

Arsitek Penyelesaian Kasus HAM Masa Lalu di Timor Leste

Jumat, 20 Maret 2026 | 03:33

Pertemuan Prabowo-Megawati Panggilan Persatuan di Tengah Kemelut Global

Jumat, 20 Maret 2026 | 03:13

Pengamanan Selat Bali

Jumat, 20 Maret 2026 | 02:59

Selengkapnya