Berita

Marty Natalegawa

Wawancara

WAWANCARA

Marty Natalegawa: Dalam Pertemuan SBY & PM Australia Akan Dikaji Hubungan Kedua Negara

RABU, 04 JUNI 2014 | 09:28 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Masih ingat kasus penyadapan yang dilakukan Australia terhadap Presiden SBY dan Ibu Negara Ani Yudhoyono serta delapan pejabat lainnya? Kasus itu memicu hubungan kedua negara menjadi memanas.

Presiden SBY di twitter-nya menyebutkan,  perlakuan Australia itu menyakitkan. SBY lalu  menginstruksikan Menlu Marty Natalegawa untuk memanggil pulang Dubes RI untuk Australia Najib Riphat Kesoema.

Hari ini, Presiden SBY rencananya akan bertemu Perdana Menteri Australia (PM) Tony Abbott di Batam, Kepulauan Riau.


”Dalam pertemuan itu nantinya dikaji status hubungan kedua negara,’’ kata Menteri Luar Negeri  Marty Natalegawa di Istana Negara, Jakarta, Senin (2/6).

Berikut kutipan selengkapnya:


Apa saja yang dibicarakan?

Saya kira bola ada di Australia untuk menjelaskan posisinya di persoalan penyadapan dan masalah pencari suaka.

Memang betul dalam delapan bulan terakhir ini, hubungan kedua negara tidak sebaik sebelumnya. Tapi permasalahan itu bukan karena tingkah laku Indonesia, tapi dari Australia.

Apa yang diharapkan dalam pertemuan tersebut?
 Sikap Indonesia sudah jelas.  Seperti yang disampaikan Presiden SBY dalam six points road map langkah yang perlu diambil. Antara lain Presiden ingin agar Australia di waktu yang akan datang harus mematuhi perjanjian kode etik yang sudah disepakati dalam menjalani hubungan kerja sama. Termasuk kerja sama militer dan kepolisian.   

Kira-kira hubungan dua negara ke depan bagaimana?

Hubungannya menunggu respons dari Australia terhadap kode etik yang telah kita berikan kepada mereka. Tidak ada yang terlalu rahasia dari kode etik itu.

Intinya adalah tidak menyadap. Saya kira itu sesuatu yang sangat minimum dan sangat dasar. Kita masih menunggu tanggapan mereka.

Oh ya, bagaimana kondisi di Thailand?
Hingga saat ini kondisinya masih aman dan terkendali. Tidak ada gangguan terhadap WNI di sana, sehingga belum ada rencana untuk memulangkan mereka.

Bagaimana update kondisi WNI di Negeri Gajah Putih?
Hingga saat ini tidak ada masalah prinsipil yang dihadapi warga negara kita. Tapi kita tidak bisa lengah. Karena situasi sangat dinamis, bisa berubah setiap saat.

 Makanya, anjuran dan imbauan dari pemerintah tetap berlaku, yakni WNI  yang memang merasa perlu berkunjung ke Thailand senantiasa meningkatkan kewaspadaannya. Menghindari tempat keramaian, seperti demonstrasi.

Bagaimana komunikasi dengan KBRI?
Komunikasinya berjalan baik. Senantiasa kami beritahukan kepada mereka tentang informasi jika ada WNI yang berencana ke Thailand. Kami juga mengimbau kepada WNI jika sudah tiba di sana untuk melaporkan diri ke KBRI atau paling tidak ke pihak Indonesia yang terdekat. Jika di kemudian hari ada masalah apapun bisa dibantu oleh perwakilan yang ada di sana.

Akankah WNI dievakuasi?
Hingga saat ini belum ada rencana evakuasi WNI dari Thailand. Di sana keadaannya masih dalam kategori aman, sehingga tidak ada keharusan untuk melakukan evakuasi.

Bagaimana Anda melihat persoalan kudeta di Thailand?
Masalah di Thailand menjadi keprihatinan kita. Ini sebuah proses kemunduran demokrasi di sana. Kita menyayangkan adanya situasi ini.

Apa harapan Indonesia?
Harapan kita agar proses konstitusi dapat dipulihkan kembali dan demokrasi dapat dikedepankan di Thailand. ***

Populer

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

UPDATE

OJK Catat Penyaluran Kredit Tembus Rp 8.659 Triliun, Sektor UMKM Mulai Tunjukkan Perbaikan

Rabu, 06 Mei 2026 | 08:14

Trump Mendadak Hentikan Operasi Project Freedom di Selat Hormuz

Rabu, 06 Mei 2026 | 07:52

Harga Emas Rebound Saat Pasar Pantau Geopolitik dan Data Tenaga Kerja

Rabu, 06 Mei 2026 | 07:23

Sektor Teknologi Eropa Bangkit dari Keterpurukan, STOXX 600 Menghijau

Rabu, 06 Mei 2026 | 07:05

Kemenag Fasilitasi Kepindahan Santri Ponpes Ndolo Kusumo

Rabu, 06 Mei 2026 | 06:45

Dana Wakaf Baitul Asyi untuk Jemaah Haji Aceh Diusulkan Naik

Rabu, 06 Mei 2026 | 06:32

Rudy Mas’ud di Ujung Tanduk

Rabu, 06 Mei 2026 | 06:09

Rakyat Antipati dengan PSI

Rabu, 06 Mei 2026 | 05:38

10 Orang Jadi Korban Penyiraman Air Keras Kurir Ekspedisi

Rabu, 06 Mei 2026 | 05:19

Kapal Supertanker Iran Masuk RI Bukan Dagang Biasa

Rabu, 06 Mei 2026 | 05:08

Selengkapnya