Berita

Marty Natalegawa

Wawancara

WAWANCARA

Marty Natalegawa: Dalam Pertemuan SBY & PM Australia Akan Dikaji Hubungan Kedua Negara

RABU, 04 JUNI 2014 | 09:28 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Masih ingat kasus penyadapan yang dilakukan Australia terhadap Presiden SBY dan Ibu Negara Ani Yudhoyono serta delapan pejabat lainnya? Kasus itu memicu hubungan kedua negara menjadi memanas.

Presiden SBY di twitter-nya menyebutkan,  perlakuan Australia itu menyakitkan. SBY lalu  menginstruksikan Menlu Marty Natalegawa untuk memanggil pulang Dubes RI untuk Australia Najib Riphat Kesoema.

Hari ini, Presiden SBY rencananya akan bertemu Perdana Menteri Australia (PM) Tony Abbott di Batam, Kepulauan Riau.


”Dalam pertemuan itu nantinya dikaji status hubungan kedua negara,’’ kata Menteri Luar Negeri  Marty Natalegawa di Istana Negara, Jakarta, Senin (2/6).

Berikut kutipan selengkapnya:


Apa saja yang dibicarakan?

Saya kira bola ada di Australia untuk menjelaskan posisinya di persoalan penyadapan dan masalah pencari suaka.

Memang betul dalam delapan bulan terakhir ini, hubungan kedua negara tidak sebaik sebelumnya. Tapi permasalahan itu bukan karena tingkah laku Indonesia, tapi dari Australia.

Apa yang diharapkan dalam pertemuan tersebut?
 Sikap Indonesia sudah jelas.  Seperti yang disampaikan Presiden SBY dalam six points road map langkah yang perlu diambil. Antara lain Presiden ingin agar Australia di waktu yang akan datang harus mematuhi perjanjian kode etik yang sudah disepakati dalam menjalani hubungan kerja sama. Termasuk kerja sama militer dan kepolisian.   

Kira-kira hubungan dua negara ke depan bagaimana?

Hubungannya menunggu respons dari Australia terhadap kode etik yang telah kita berikan kepada mereka. Tidak ada yang terlalu rahasia dari kode etik itu.

Intinya adalah tidak menyadap. Saya kira itu sesuatu yang sangat minimum dan sangat dasar. Kita masih menunggu tanggapan mereka.

Oh ya, bagaimana kondisi di Thailand?
Hingga saat ini kondisinya masih aman dan terkendali. Tidak ada gangguan terhadap WNI di sana, sehingga belum ada rencana untuk memulangkan mereka.

Bagaimana update kondisi WNI di Negeri Gajah Putih?
Hingga saat ini tidak ada masalah prinsipil yang dihadapi warga negara kita. Tapi kita tidak bisa lengah. Karena situasi sangat dinamis, bisa berubah setiap saat.

 Makanya, anjuran dan imbauan dari pemerintah tetap berlaku, yakni WNI  yang memang merasa perlu berkunjung ke Thailand senantiasa meningkatkan kewaspadaannya. Menghindari tempat keramaian, seperti demonstrasi.

Bagaimana komunikasi dengan KBRI?
Komunikasinya berjalan baik. Senantiasa kami beritahukan kepada mereka tentang informasi jika ada WNI yang berencana ke Thailand. Kami juga mengimbau kepada WNI jika sudah tiba di sana untuk melaporkan diri ke KBRI atau paling tidak ke pihak Indonesia yang terdekat. Jika di kemudian hari ada masalah apapun bisa dibantu oleh perwakilan yang ada di sana.

Akankah WNI dievakuasi?
Hingga saat ini belum ada rencana evakuasi WNI dari Thailand. Di sana keadaannya masih dalam kategori aman, sehingga tidak ada keharusan untuk melakukan evakuasi.

Bagaimana Anda melihat persoalan kudeta di Thailand?
Masalah di Thailand menjadi keprihatinan kita. Ini sebuah proses kemunduran demokrasi di sana. Kita menyayangkan adanya situasi ini.

Apa harapan Indonesia?
Harapan kita agar proses konstitusi dapat dipulihkan kembali dan demokrasi dapat dikedepankan di Thailand. ***

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Zero ODOL Sulit Diterapkan, DPR Ingatkan Risiko Inflasi di Sektor Logistik

Jumat, 10 April 2026 | 12:14

Catut Nama Pimpinan KPK, Komplotan Pegawai Gadungan Peras Anggota DPR

Jumat, 10 April 2026 | 11:51

Sentimen Perang Picu Spekulasi Logistik: Ancaman Baru bagi Stabilitas Pangan Nasional

Jumat, 10 April 2026 | 11:39

Komplotan Pegawai KPK Gadungan Dibongkar, 17.400 Dolar AS Disita dari Aksi Pemerasan

Jumat, 10 April 2026 | 11:28

DPR: Sejumlah Jalan Tol Cacat Sejak Awal Konstruksi

Jumat, 10 April 2026 | 11:16

Emas Antam Makin Mahal, Cek Daftarnya Hari Ini

Jumat, 10 April 2026 | 11:05

KPK-Polda Metro Tangkap 4 Pegawai Gadungan di Jakarta Barat

Jumat, 10 April 2026 | 11:03

Ini Kronologi Kasus Petral yang Menjerat Riza Chalid dan Enam Tersangka Lainnya

Jumat, 10 April 2026 | 10:53

Bulan Ini Prabowo Bakal Groundbreaking 21 Proyek Hilirisasi dan 29 Titik PSEL

Jumat, 10 April 2026 | 10:49

KPK Terapkan Skema Kerja BDR-BDK untuk Dukung Efisiensi Energi

Jumat, 10 April 2026 | 10:34

Selengkapnya