Berita

Khofifah Indar Parawansa

Wawancara

WAWANCARA

Khofifah Indar Parawansa: Nomor 2 Itu Harmoni & Keseimbangan Seperti Yang Disampaikan Pak Jokowi

RABU, 04 JUNI 2014 | 09:05 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Mendapat nomor urut 2, bukan berarti pasangan Jokowi-JK akan menempati urutan kedua dalam Pilpres 9 Juli mendatang. 

“Nomor itu hanya sebagai penandaan saja. Tidak bisa dikaitkan yang nomor 1 akan menang. Kemudian nomor 2 akan kalah,’’ kata Juru Bicara Tim Sukses Jokowi-JK Khofifah Indar Parawansa kepada Rakyat Merdeka di Jakarta, Minggu (1/6).

Untuk menjadi pemenang, kata Ketua Umum Pengurus Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) itu, harus bekerja keras mencari simpati masyarakat. Juga melakukan sinergi antara relawan dengan tim pemenangan.


“Kami senang dalam nomor urut 2. Sebab, nomor 2 itu merupakan harmoni dan keseimbangan,’’ ujarnya.

Berikut kutipan selengkapnya:

Kenapa Anda bilang begitu?
Secara filosofis sangat kuat sekali bahwa nomor 2 merupakan harmoni dan simbol keseimbangan. Ini sesuai dengan yang disampaikan Pak Jokowi.

Misalnya, ada capres, ada cawapres. Ada mata kanan, ada mata kiri. Ada telinga kanan, ada telinga kiri, semua harmoni dalam keseimbangan.

Pidato Pak Jokowi saat mendapat nomor urut 2 di KPU itu  memberikan inspirasi mengenai harmoni. Saya rasa apa yang disampaikan Pak Jokowi sesuatu yang inspiring dan harmoni. Dalam kehidupan  ini, ada malam dan siang. Ada suami dan istri. Ada musim hujan dan panas, dan seterusnya.

Apa pasangan Jokowi-JK  termasuk harmoni dan keseimbangan?
Ya. Pasangan ini memberi inspirasi bagi Indonesia agar membangun sebuah harmoni. Kebhinekaan yang luar biasa tidak bisa efektif bila tidak ada harmoni.

Yang harus dibangun dari Indonesia adalah pluralitas dan harmoni. Ada warna hijau dan biru di dalam tim kami, akan menjadi keindahan taman safari politik. Kebhinekaan menjadi indah, sehingga orang tidak tertarik ke radikal kanan dan kiri.

Pernah memprediksi kalau dapat nomor urut 2?
Tidak. Mengingat calonnya hanya dua pasang, sudah bisa ditebak kalau tidak mendapat nomor urut 1, ya nomor 2. Namun penomoran bukanlah segala-galanya. Nomor hanya sebagai penandaan saja.
 
Bagaimana cara Anda mensosialisasikan pasangan Jokowi-JK kepada warga NU?
Kalau Pak JK identifikasinya sangat mudah bagi orang NU. Saya sampaikan bahwa NU tidak punya capres, adanya cawapres, yaitu Pak JK. Mereka juga sudah familiar dengan Pak JK.

Kalau Pak Jokowi sangat mudah untuk identifikasinya. Dengan sifat yang apa adanya dan simpel, otomatis warga NU sudah mengenalinya tanpa harus diperkenalkan lagi.

Apa cuma konsentrasi di figurnya saja?
Ya. Sebab, identifikasi itu alat perekat antar sesama. Figur yang baik bisa mendekatkan antara seorang pemimpin dengan rakyat yang dipimpinnya.

Namun saya juga sampaikan prestasi Pak Jokowi-JK. Ketegasan Pak Jokowi mengambil keputusan, itu harus diinformasikan. Antara lain prestasinya membereskan Pasar Tanah Abang, Waduk Pluit, Waduk Ria Rio. Padahal, di era gubernur sebelumnya sangat susah membereskannya. Namun di era Pak Jokowi berhasil.

Mahfud MD jadi Ketua Tim Sukses Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, apa suara NU terpecah dalam pilpres nanti?
Kandidat NU kan hanya Pak JK saja. Kalau ada tokoh NU lain yang tidak memilih Jokowi-JK, itu merupakan hak politik dari mereka untuk menentukan pilihannya. Dalam memilih kan tidak boleh memaksa. Sesuatu yang dipaksa itu tidak baik. Tapi mereka sudah tahu dengan sendirinya mana pemimpin yang mereka butuhkan di masa depan.

Berapa persen kira-kira warga NU memilih Jokowi-JK?
Kalau warga NU di Indonesia sekitar 67 juta. Kalau muslimat 22 juta. Sebagian besar ada di NU. Namun tidak ada yang bisa menggaransi ke depannya akan seperti apa. Kita lihat nanti saja ketika pemilihan.

Serangan black campaign begitu gencar ke Jokowi, apa sikap Anda?
Black campaign yang dilancarkan memang sangat masif. Isu yang disebar sangat sensitif, yakni dikaitkan dengan suku, agama, ras dan antargolongan (SARA). Ini bisa menjadi potensial konflik yang harus diantisipasi oleh aparat keamanan. ***

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Zero ODOL Sulit Diterapkan, DPR Ingatkan Risiko Inflasi di Sektor Logistik

Jumat, 10 April 2026 | 12:14

Catut Nama Pimpinan KPK, Komplotan Pegawai Gadungan Peras Anggota DPR

Jumat, 10 April 2026 | 11:51

Sentimen Perang Picu Spekulasi Logistik: Ancaman Baru bagi Stabilitas Pangan Nasional

Jumat, 10 April 2026 | 11:39

Komplotan Pegawai KPK Gadungan Dibongkar, 17.400 Dolar AS Disita dari Aksi Pemerasan

Jumat, 10 April 2026 | 11:28

DPR: Sejumlah Jalan Tol Cacat Sejak Awal Konstruksi

Jumat, 10 April 2026 | 11:16

Emas Antam Makin Mahal, Cek Daftarnya Hari Ini

Jumat, 10 April 2026 | 11:05

KPK-Polda Metro Tangkap 4 Pegawai Gadungan di Jakarta Barat

Jumat, 10 April 2026 | 11:03

Ini Kronologi Kasus Petral yang Menjerat Riza Chalid dan Enam Tersangka Lainnya

Jumat, 10 April 2026 | 10:53

Bulan Ini Prabowo Bakal Groundbreaking 21 Proyek Hilirisasi dan 29 Titik PSEL

Jumat, 10 April 2026 | 10:49

KPK Terapkan Skema Kerja BDR-BDK untuk Dukung Efisiensi Energi

Jumat, 10 April 2026 | 10:34

Selengkapnya