Tidak Ada Alasan SBY Menahan Pemecatan Bupati Tanah Karo

Sekali lagi Presiden SBY dituntut untuk mengeluarkan Keppres pemberhentian Bupati Tanah Karo, Kena Ukur Karo Jambi Surbakti.

Tak ada alasan SBY untuk menahan Keppres tersebut. Sebab, Mahkamah Agung (MA) sudah mengabulkan pemakzulan Bupati Karo oleh DPRD Tanah Karo.

Desakan itu disampaikan Ketua Masyarakat Hukum Peduli Tanah Karo, Esron Sitepu; Koordinator Gerakan Penyelamatan Tanah Karo Simalem, Iwan Depari; dan salah satu tokoh masyarakat Karo di Jakarta, Hendra Sembiring, di kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (3/6).

Mereka mendatangi Kemendagri untuk mencari tahu sudah sejauh mana proses pemecatan Kena Ukur. Setahu mereka, sampai sekarang SBY tidak menindaklanjuti keputusan MA dengan mengeluarkan Keppres.

Betapa kecewanya mereka setelah mengetahui surat itu masih ada di tangan Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, setelah dikembalikan lagi oleh Menteri Sekretaris Negara. Padahal aturan menyebutkan, Keppres pemberhentian harus diterbitkan setelah putusan MA itu 30 hari diterima SBY.

"Presiden harus bertanggungjawab. Presiden harus laksanakan keputusan MA itu," kata Esron.

Hendra Sembiring juga menyayangkan Keppres yang dinanti-nantikan masyarakat Karo tak kunjung datang. Dia berharap SBY tidak ikut mempolitisir proses pemecatan Kena Ukur, yang sudah diputuskan oleh sidang paripurna DPRD Tanah Karo dan diperkuat dengan keputusan MA.

Dia sendiri mendapat informasi yang cukup dipercaya mengatakan Keppres itu sebetulnya sudah diteken SBY, namun ditarik lagi karena Partai Demokrat adalah pemenang Pemilu Legislatif di Tanah Karo. [ald]