Berita

reuters/net

Global

PM Israel Cari Dukungan Tolak Pemerintahan Hamas-Fatah

SENIN, 02 JUNI 2014 | 16:03 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Perdana Menteri Israel benjamin Netanyahu menghimbau agar dunia internasional tidak terburu-buru mengakui pemerintahan Palestina yang saat ini berada di bawah pakta persatuan antara Hamas dan Fatah.

"Saya menyerukan pada seluruh elemen yang bertanggungjawab dalam masyarakat internasional agar tidak terburu-buru mengakui pemerintahan Palestina di mana Hamas mengambil bagian di dalamya dan yang bergantung pada Hamas," kata Netanyahu di hadapan kabinet Israel, Minggu (1/6).

Ia menilai bahwa Hamas merupakan kelompok teroris yang tidak dapat diajak bekerjasama denga Israel.


"Hamas adalah organisasi teroris yang menyerukan kehancuran Israel, dan masyarakat internasional tidak merangkulnya. Itu tidak akan meningkatkan perdamaian, itu hanya akan memperkuat teror," sambungnya seperti dilansir Reuters.

Diketahui bahwa Presiden Palestina, Mahmoud Abbass yang berasal dari Fatah menandatangani perjanjian rekonsiliasi dengan Hamas pada April lalu. Keduabelah pihak kemudian sepakat untuk membentuk pemerintahan bersama yang memberikan Hamas kedudukan politik termasuk di kursi menteri. [mel]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

UPDATE

Tok! BI Naikkan Suku Bunga ke Level 6 Persen

Rabu, 18 November 2026 | 14:33

Kepemimpinan Baru IKA-PMII, Juri Ardiantoro Tekankan Kerja Strategis dan Berdampak

Rabu, 18 November 2026 | 14:29

KPK Panggil Direktur Anak Usaha PT Intiland Development Tbk di Kasus Bea Cukai

Rabu, 18 November 2026 | 14:18

Raih Penghargaan AMH 2026, Kemenag Perkuat Layanan Informasi Digital

Rabu, 18 November 2026 | 14:13

Biaya Admin BCA Naik Mulai Januari 2027, Simak Daftar Tarif Baru Seluruh Jenis Kartu

Rabu, 18 November 2026 | 14:03

Komisi IV DPR Tolak Pemindahan Badak Jawa dari Banten!

Rabu, 18 November 2026 | 13:50

Fenomena Parpol Kompak Tak Usulkan Cawapres Jadi Sorotan

Rabu, 18 November 2026 | 13:43

Dasco Pimpin Rapat Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU Perampasan Aset

Rabu, 18 November 2026 | 13:39

3.404 Jembatan Garuda Selesai Dibangun, TNI AD Kebut Sisa Target 2026

Rabu, 18 November 2026 | 13:24

Investasi Harus Aman, Aspirasi Tetap Dalam Koridor Hukum

Rabu, 18 November 2026 | 13:23

Selengkapnya